Utang Negara Membengkak Nyaris Cetak Rekor Baru Tembus Rp9.549 Triliun

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Beban utang pemerintah pusat terus meningkat seiring dengan melemahnya kinerja fiskal pada 2025. Berdasarkan data terbaru realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, total utang pemerintah diproyeksikan menembus Rp9.549,46 triliun hingga akhir tahun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mendekati level tertinggi dalam hampir satu dekade terakhir.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pembiayaan utang sepanjang 2025 mencapai Rp736,3 triliun. Angka ini menambah posisi utang pemerintah pusat pada akhir 2024 yang sebesar Rp8.813,16 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah hingga penghujung 2025 diperkirakan mencapai Rp9.549,46 triliun.

Jika dibandingkan dengan proyeksi PDB nominal 2025 yang berada di kisaran Rp23.272,51 triliun, maka rasio utang pemerintah setara dengan 41,03% dari PDB. Rasio tersebut dihitung dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,12%.

Rasio utang sebesar 41,03% terhadap PDB ini menjadi yang tertinggi sejak 2017, di luar periode luar biasa saat pandemi Covid-19. Bahkan, level tersebut hampir menyamai rekor rasio utang pada 2021, ketika pemerintah harus memperlebar defisit fiskal secara signifikan untuk meredam dampak krisis kesehatan dan ekonomi global.

Kenaikan rasio utang ini sejalan dengan pelebaran defisit APBN 2025 yang telah melampaui target awal pemerintah. Hingga akhir 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% dari PDB, lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 2,53% dari PDB.

Pelebaran defisit ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, terutama di tengah tantangan penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.

Managing Director sekaligus Chief India Economist and Macro Strategist serta Asean Economist HSBC, Pranjul Bhandari, menilai bahwa kondisi fiskal Indonesia sepanjang 2025 cenderung longgar, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan tersebut, menurutnya, dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

“Defisit APBN pada 2025 memang sudah diperkirakan akan semakin mendekati batas 3%,” ujar Pranjul dalam media briefing daring, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa sejak pertengahan 2025, outlook defisit pemerintah telah direvisi melebar menjadi 2,78% dari PDB, dari target awal 2,53%. Namun, realisasi defisit yang mencapai 2,92% dinilai lebih tinggi dari perkiraan pasar.

Menurut Pranjul, faktor utama penyebab pelebaran defisit tersebut adalah rendahnya penerimaan negara, yang tak lepas dari perlambatan aktivitas ekonomi dan melemahnya beberapa sumber pendapatan pajak.

“Defisitnya ternyata sedikit lebih besar dari yang kami perkirakan, terutama karena penerimaan negara yang lebih lemah, yang juga mencerminkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pranjul menyoroti tantangan ekonomi Indonesia pada 2026, khususnya dari sisi sektor eksternal. Ia menilai bahwa ekspor berpotensi melemah setelah efek frontloading pada 2025 berlalu. Frontloading tersebut dilakukan oleh eksportir untuk menghindari potensi kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, HSBC tetap memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5%, sejalan dengan proyeksi pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter juga diperkirakan masih akan bersifat akomodatif dan stimulatif guna menjaga momentum pertumbuhan.

“Kami memperkirakan kebijakan fiskal dan moneter akan tetap mendukung pertumbuhan sepanjang 2026. Itu akan membantu menjaga stabilitas ekonomi, meskipun ada tekanan dari sisi eksternal,” terang Pranjul.

Pranjul melihat adanya peluang perbaikan kinerja fiskal pada 2026, terutama jika pertumbuhan PDB nominal meningkat. Kenaikan PDB nominal berpotensi mendorong penerimaan pajak tanpa harus menaikkan tarif atau memperlebar defisit anggaran.

“Jika pertumbuhan PDB nominal meningkat, maka penerimaan pajak juga bisa membaik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk tetap meningkatkan belanja tanpa harus memperlebar defisit fiskal seperti yang terjadi pada 2025,” ujarnya.

Optimisme tersebut juga ditopang oleh kondisi global, di mana tekanan inflasi komoditas pada 2025 mulai mereda. Pelemahan inflasi global berpotensi memberikan ruang bagi stabilitas harga domestik dan daya beli masyarakat.

Meski optimistis, Pranjul mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, terutama terkait batas defisit APBN maksimal 3% dari PDB. Batas tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan investor, khususnya pemegang Surat Berharga Negara (SBN).

“Pasar sangat mencermati batas defisit fiskal 3%. Jika batas itu dilanggar, dampaknya akan terasa terutama di pasar obligasi pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya tidak perlu melampaui batas defisit tersebut jika pengelolaan belanja dan penerimaan dilakukan secara hati-hati. Konsistensi kebijakan fiskal akan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan kredibilitas pemerintah di mata investor global.

Dengan rasio utang yang kembali mendekati level tertinggi, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan stimulus ekonomi dengan kehati-hatian fiskal. Tahun 2026 akan menjadi periode krusial untuk membuktikan apakah strategi tersebut mampu menjaga pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang.