Nelayan Indonesia Luncurkan Platform Nasional, Desak Perlindungan Hukum dan K3

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan serikat nelayan Indonesia meluncurkan Platform Kebijakan Nasional Hak Nelayan yang menuntut pemenuhan hak, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh nelayan serta awak kapal perikanan di Indonesia. Peluncuran platform ini menjadi seruan terbuka kepada pemerintah dan pemberi kerja untuk mengambil langkah nyata menghentikan eksploitasi di sektor perikanan.

Platform tersebut diperkenalkan dalam dialog kebijakan publik di Jakarta yang dihadiri perwakilan nelayan, serikat pekerja, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BACA JUGA: Guru Besar UIN Jakarta: Astacita Prabowo Jadikan Kampung Nelayan Pilar Ketahanan Pangan Nasional

Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu menegaskan platform ini adalah tuntutan untuk perubahan nyata.

"Nelayan merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, namun masih banyak yang bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan keselamatan, dan tanpa akses keadilan. Platform ini memperjelas apa yang harus diubah dan siapa yang bertanggung jawab," ujar Ilyas dalam keterangannya, Selasa (13/1).

BACA JUGA: Cari Nelayan Hilang di Perairan Karang Berang-Berang, Basarnas Pangkalpinang Kerahkan Tim Penyelamat

Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Dewa Budiasa menambahkan bahwa platform itu mencerminkan kondisi riil yang dihadapi nelayan.

"Nelayan terus menanggung dampak dari lemahnya penegakan hukum, kapal yang tidak layak dan aman, serta sistem yang memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja yang mudah digantikan. Ini pesan tegas bahwa nelayan berhak atas perlindungan, martabat, dan suara yang nyata," kata Dewa.

BACA JUGA: 3 Nelayan Hilang Kontak di Perairan Pulau Banawayya

Platform ini memuat sejumlah tuntutan utama, termasuk desakan kepada pemerintah untuk mengambil langkah hukum konkret, mendorong tanggung jawab penuh pemberi kerja, serta mengajak masyarakat mengawasi akuntabilitas pengambil keputusan. Tuntutan lain mencakup ratifikasi Konvensi ILO No. 188, penerapan pelatihan wajib sebelum melaut, akses bantuan hukum, dan mekanisme pemulihan yang efektif.

Platform Kebijakan Nasional Hak Nelayan merupakan hasil kesepakatan serikat nelayan dalam pertemuan ITF–Fishers’ Rights Network Policy and Advocacy Symposium di Bali pada Desember 2025. Serikat nelayan menyerukan pemerintah, pemberi kerja, dan pelaku rantai pasok untuk terlibat langsung dalam implementasi platform guna menjamin perlindungan bermakna bagi nelayan Indonesia. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Perintahkan Percepat Pembangunan Kampung Nelayan & Produksi Kapal