Penulis: Riadatussholihah
TVRINews, Kota Mataram
Pagu alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Total anggaran yang ditransfer ke 11 pemerintah daerah di NTB tercatat sebesar Rp22,825 triliun, turun sekitar Rp5 triliun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp27,813 triliun.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menjelaskan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ke NTB terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,067 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,757 triliun.
“Belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2026 dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,2 triliun, belanja barang Rp2,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, serta belanja sosial sekitar Rp7,4 miliar,” jelas Ratih Hapsari Kusumawardani, Selasa, 13 Januari 2026.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh jenis TKD mengalami penurunan. Salah satu yang paling signifikan terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang pada tahun 2025 mencapai Rp3,7 triliun, namun turun drastis menjadi Rp736 miliar pada tahun 2026.
Selain itu, Dana Desa juga mengalami penurunan dari Rp1,09 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp957 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah dan desa.
Meski demikian, berkurangnya alokasi transfer ke daerah tidak berarti dukungan pemerintah pusat kepada NTB melemah. Menurut Ratih, pemerintah pusat telah menyiapkan skema pengganti melalui berbagai program yang bersifat direktif presiden.
“Penurunan transfer ke daerah ini bukan berarti dukungan pemerintah pusat ke NTB berkurang. Pemerintah pusat menyiapkan program-program pengganti yang bersifat direktif presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis, program kesehatan, pendidikan, hingga Koperasi Desa Merah Putih,” tutupnya.
Editor: Redaksi TVRINews
