Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk untuk mempercepat pembangunan fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi terhadap rencana pembangunan, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah giat peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1).
Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden menerima laporan terbaru dari Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengenai progres pembangunan ibu kota baru pada Selasa pagi. Prabowo tiba di IKN pada Senin (12/1) sore, kemudian bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Malang, Jawa Timur, pada esok harinya.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif. Harapannya bisa selesai di tahun 2028,” kata Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo Hadi, Prabowo meminta agar proses pembangunan di IKN mengutamakan kualitas dan fungsi bangunan agar dapat berfungsi optimal saat digunakan nantinya.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan, supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” ujarnya.
Pembangunan gedung-gedung utama untuk lembaga eksekutif di IKN yang mencakup Istana Negara dan Istana Garuda telah rampung sejak era Pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Prabowo sebelumnya telah menetapkan anggaran senilai Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung parlemen hingga instansi yudikatif beserta infrastruktur penunjangnya.
