Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyatakan pengusaha yang berkontribusi dalam membangun 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak mengandalkan kredit perbankan. Secara rinci, 500 dapur SPPG yang dibangun anggota Kadin berada di kawasan terluar, tertinggal, dan terbelakang.
Secara umum, biaya konstruksi sebuah SPPG mencapai Rp 2 miliar di kawasan perkotaan dan hingga Rp 6 miliar di daerah terpencil. Dengan kata lain, total modal yang dikeluarkan dari kantong setiap anggota Kadin Indonesia mencapai Rp 4 triliun.
"Kontribusi perbankan tidak ada dari awal program Makanan Bergizi Gratis sampai sekarang. Namun teman-teman anggota Kadin tetap menjalankan pembangunan SPPG karena Ketua Umum Kadin bilang proyek ini aman," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam Road to Jakarta Food Security Summit 2026, Selasa (13/1).
Anindya menjelaskan optimismenya terhadap program MBG didasari oleh keyakinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terhadap proyek tersebut. Badan Gizi Nasional mendata total dapur SPPG yang beroperasi telah mencapai 20.051 unit sampai hari ini, Selasa (13/1).
Karena itu, Anindya menilai program ketahanan pangan menjadi primadona di kalangan pengusaha saat ini. Sebab, anggota Kadin di tingkat daerah dapat berpartisipasi dan merasakan dampak program tersebut.
"Program ketahanan pangan ini benar-benar jadi primadona di Kadin ini, berbeda dengan periode-periode kepemimpinan Kadin sebelumnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana optimistis sekitar 30.000 unit dapur SPPG akan beroperasi pada Maret 2026. Pemerintah mengimbau pembangunan SPPG mulai akhir tahun ini menggunakan prototipe besutan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dadan mencatat total SPPG yang beroperasi di wilayah 3T mencapai 8.200 orang untuk melayani sekitar 3 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan mayoritas penerima manfaat MBG akan berada di perkotaan.
"Kemungkinan besar seluruh SPPG sudah terbangun dalam waktu dua bulan berikutnya atau hingga Februari 2026. Dengan demikian, total penerima manfaat pada Maret-April 2026 bisa mencapai 82,9 juta orang," kata Dadan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (3/12).
Staf Ahli Menteri Pekerjaan umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono mengaku telah memproduksi tiga prototipe SPPG yang dapat menekan waktu konstruksi menjadi 2 bulan. Walau demikian, Triono menekankan kualitas dapur SPPG tetap dijaga lantaran metode pembangunan yang digunakan adalah modular.
Triono mengatakan pemerintah telah membuat spesifikasi modul-modul bangunan SPPG untuk mempercepat proses konstruksi. Menurutnya, tiga model SPPG tersebut memiliki dua jenis luas bangunan, yakni 15 x 20 meter dan 20 x 20 meter.
