Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang skema pertukaran kepemilikan saham (swap share) Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, dan mereka membidik kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasi, dengan target terealisasi pada 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan opsi rasional untuk mengakselerasi pengembangan BIJB Kertajati agar ditangani sepenuhnya oleh pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi lain.
"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi, dikutip dari Antara Rabu (14/1/2026)
Poin paling krusial dalam negosiasi ini adalah rencana Pemprov Jabar untuk tidak sekadar melepas saham, melainkan menukarnya dengan hak kepemilikan di bandara yang terletak di jantung Kota Bandung.
"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ujar Dedi menjelaskan skema tersebut.
Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70%, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Baca Juga
- KDM Berencana Lepas Saham Pemprov Jabar di Bandara Kertajati (BIJB)
- Wisman Meningkat Lewat Bandara Kertajati, TPK Hotel Majalengka Ikut Naik
- Bandara Kertajati Makan Anggaran Rp100 Miliar saat APBD Jawa Barat 2026 Tertekan
Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban tersendiri dalam fleksibilitas pengembangan bandara.
Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Dedi berharap kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.
"Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," ucapnya.
Meski ancang-ancang pelepasan saham disiapkan untuk 2027, Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2026 tidak berubah. Pihaknya tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk menjaga "denyut nadi" operasional BIJB Kertajati tahun ini.
"Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.
Dedi menegaskan, apapun skema kepemilikan yang nanti disepakati, tujuan akhirnya tetap bermuara pada dampak ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," tuturnya.
