JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menyatakan, partainya tidak akan terburu-buru menyatakan sikap tentang wacana kepala daerah ditunjuk DPRD.
Kholid menyebut PKS saat ini sedang menerima masukan dari DPW dan DPD partai mengenai wacana tersebut.
PKS disebutnya akan melakukan kajian akademis lebih dulu mengenai wacana yang berpotensi meniadakan pilkada langsung itu.
"Pilkada langsung ini sudah berjalan selama 20 tahun. Apa kira-kira evaluasinya? Penting dong, harus ada evaluasinya. Kita harus objektif, harus rasional, akademik apa evaluasi pilkada langsung selama 20 tahun, lalu kemudian apa alternatifnya," kata Kholid dalam laporan tim liputan KompasTV, Selasa (13/1/2026).
"Jika memang ada koreksinya, nah itu harus kita bahas di atas meja, terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Ya ini ingin kita dorong, kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan," ungkapnya.
Baca Juga: PDI-P Tak Setuju Pilkada Lewat DPRD: Kami Sunyi di Senayan, tapi Suarakan Kehendak Mayoritas Rakyat
Lebih lanjut Kholid menyatakan, faktor penting yang akan dibahas partainya adalah persoalan politik uang.
Menurutnya, sistem pilkada harus diupayakan untuk memitigasi politik uang.
"Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politics yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat mana sistem yang bisa memitigasi money politics," katanya.
"Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik, ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur sistem politik itu dijalankan," imbuhnya.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- kepala daerah ditunjuk dprd
- pilkada langsung
- politik uang
- pks
- sekjen pks
