REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dibentuknya Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat strategis menguatkan kebijakan ekonomi syariah nasional. Departemen ini dibentuk pada Desember 2025.
Dalam pandangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), departemen ini bisa menyatukan kebijakan pengembangan UMKM dan keuangan syariah yang selama ini mereka anggap berjalan secara terpisah.
Menurut Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, sebelum adanya departemen tersebut, pengembangan keuangan syariah tersebar di berbagai departemen sektoral.
‘’Pengembangan dilakukan terpisah, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga industri keuangan nonbank syariah sehingga kebijakan yang lahir tidak terintegrasi secara menyeluruh,’’ katanya dalam keterangan yang dikutip Rabu (14/1/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun, jelas dia, munculnya departemen baru melahirkan konvergensi kebijakan. Dengan demikian, UMKM kini berpeluang lebih besar mendapatkan akses pembiyaan syariah secara terintegrasi.
Ini bisa melalui akses pembiayaan syariah, penerbitan sukuk UMKM, hingga pemanfaatan skema crowdfunding syariah dalam satu kerangka kebijakan terkoordinasi.
Di sisi lain, ia menyatakan pembentukan departemen baru tidak menggeser peran OJK dari pengawasan menjadi pengembangan, justru memperkuat sinergi pengembangan lintas sektor dengan fokus lebih jelas.
Yakni, membuat UMKM sebagai penerima manfaat utama dari seluruh instrumen keuangan syariah. ‘’Kami melihat, integrasi kebijakan ini bakal mempermudah koordinasi pelaksanaan program ekonomi syariah nasional,’’ kata Sutan menegaskan.
Sutan menambahkan, kini pihaknya tak lagi berhadapan dengan kebijakan yang terfragmentasi, melainkan ada satu command center yang dapat mempercepat terlaksananya program nasional ekonomi syariah bagi UMKM yang terintegrasi.
