Yakin Ekonomi 2026 Cerah, Tahan Diri atau Mau Belanja? 

JAKARTA, KOMPAS – Bagaimana Anda menerawang situasi ekonomi pada 2026? Mungkin Anda merasa ekonomi mulai menggeliat. Namun saat harus belanja, rasanya ada yamg menahan. Kalau ini terjadi, Anda tidak sendirian.

Data Bank Indonesia menunjukkan, meski ekspektasi terhadap perekonomian menguat, sebagian masyarakat, terutama menengah atas, cenderung menahan belanja. Mereka lebih banyak mengalokasikan uangnya untuk ditabung. Akibatnya, roda perekonomian nasional berisiko tersumbat.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Desember 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Ini tampak dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada di level 123,5.

Kendati lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 124, IKK tersebut masih berada di zona optimistis (di atas 100). Sebelumnya, keyakinan konsumen pada September 2025 sempat menyentuh titik terendahnya sejak April 2022 atau saat pandemi Covid-19 melanda, yakni di level 113.

Meski ekspektasi terhadap perekonomian menguat, sebagian masyarakat, terutama menengah atas, cenderung menahan belanja.

Di sisi lain, Survei Konsumen BI turut mencatat penurunan proporsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi. Pada Desember 2025, proporsi konsumsi masyarakat tercatat sebesar 74,3 persen atau lebih rendah dibanding November 2025 yang mencapai 74,6 persen.

Sebaliknya, pada periode yang sama, proporsi pendapatan masyarakat untuk tabungan justru mengingkat, dari 14,4 persen menjadi 14,9 persen. Penurunan konsumsi itu utamanya berasal dari kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta- di atas Rp 5 juta, sedangkan peningkatan tabungan berasal dari kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta-5 juta.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohamad Faisal, menjelaskan, keyakaninan masyarakat terhadap perekonomian meningkat seiring dengan perbaikan pendapatan secara agregat. Namun, dari sisi distribusinya, masih terdapat masalah kesenjangan.

“Perbaikan income yang berdampak pada peningkatan keyakinan konsumsi itu hanya dialami terutama kalangan menengah atas,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah ini betul recovery dalam jangka panjang, karena pada saat yang sama ini menjelang tahun baru.

Berdasarkan klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah merupakan kelompok masyarakat dengan pengeluaran bulanan sebesar Rp 2,04 juta-Rp 9,9 juta. Adapun mereka yang berada di kelas menengah-atas memiliki pengeluaran di atas Rp 4 juta.

Menurut Faisal, tabungan masyarakat kelas menengah-atas ini cenderung meningkat seiring dengan perbaikan pendapatan. Sebaliknya, dompet masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp 4 juta cenderung tidak baik-baik saja alias masih tertekan.

Kondisi tersebut pun tecatat dalam data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hingga November 2025, simpanan nasabah di atas Rp 5 miliar yang porsinya 57,35 persen dari total simpanan tumbuh sebesar 21 persen secara tahun kalender berjalan, sedangkan simpanan di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 0,8 persen.

“Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah ini betul recovery dalam jangka panjang, karena pada saat yang sama ini menjelang tahun baru,” ujar Faisal.

Ke depan, ia memperkirakan, konsumsi masyarakat cenderung masih akan stabil seiring dengan tren musiman Ramadan dan Lebaran. Lebih lanjut, titik kritis kondisi perekonomian masyarakat baru akan terlihat setelah periode Lebaran berakhir.

Sementara itu, ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, kondisi kelas menengah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain daya belinya menurun, tabungan mereka tengah tergerus untuk bertahan hidup.

Padahal, kelas menengah merupakan mesin konsumsi sekaligus bantalan stabilitas sosial. BPS mencatat, kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk pada 2024. Porsi konsumsi pengeluaran dari dua kelompok ini mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

“Artinya, kalau segmen ini goyah, ekonomi nasional ikut limbung. Di sinilah kita perlu jujur membaca sinyal. Berbagai laporan menyoroti menyusutnya kelas menengah,” kata Achmad.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS menunjukkan, jumlah kelas menengah menurun sekitar 9,48 juta orang, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Laju penurunan ini lebih tinggi dibanding periode 2018-2023 yang sebanyak 8,5 juta orang.

Jika penurunan konsumsi dipimpin oleh kelompok menengah yang turun kelas, permintaan domestik melemah dari sumber paling besar. Sektor yang paling cepat merasakan biasanya ritel non pangan, restoran kelas menengah, hiburan, perjalanan, otomotif, dan barang tahan lama.

Menurut Achmad, penurunan kelas menengah itu terjadi lantaran mereka berada di posisi tanggung. Artinya, mereka bukan kelompok miskin yang tidak selalu mendapatkan bantuan, tetapi juga tidak berada di posisi yang kuat untuk menjaga konsumsi.

Akibatnya, tidak hanya menguras tabungannya untuk bertahan hidup, mereka juga menunda perawatan kesehatan, mengurangi kualitas pangan, menahan biaya pendidikan tambahan, serta menekan belanja produktif lain yang seharusnya dapat meningkatkan mobilitas sosial.

 “Jika penurunan konsumsi dipimpin oleh kelompok menengah yang turun kelas, permintaan domestik melemah dari sumber paling besar. Sektor yang paling cepat merasakan biasanya ritel non pangan, restoran kelas menengah, hiburan, perjalanan, otomotif, dan barang tahan lama,” tutur Achmad.

Kondisi tersebut pun tecermin dari hasil Survei Penjualan Eceran BI. Meski Indeks Penjualan Riil (IPR) pada November 2025 tumbuh 6,3 persen secara tahunan, pertumbuhannya diperkirakan melambat pada Desember 2025 menjadi 4,4 persen.

Dilihat dari kelompoknya, penjualan peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga, subkelompok sandang, serta barang lainnya menurun. Bahkan, penjualan eceran secara keseluruhan dalam tiga bulan mendatang diperkirakan menurun.

Maka dari itu, Achmad melanjutnkan, pemulihan daya beli masyarakat pada kelas menengah membutuhkan kebijakan stabilitas harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, penciptaan lapangan pekerjaan formal dengan upah layak serta perluasan jaring pengaman juga dapat memperkuat posisi kelas menengah.