Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui adanya kelemahan dalam anggaran kebencanaan. Ini perlu segera dibenahi di tengah peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim hingga degradasi lingkungan.
“Banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada realokasi anggaran dan dukungan pusat saat terjadi bencana,” kata Kepala BNPB Suharyanto kepada Katadata, pada Selasa (13/1).
Di sisi lain, struktur dan orientasi anggaran bencana masih lebih banyak untuk pascabencana (tanggap darurat dan pemulihan jangka pendek), bukan untuk pencegahan dan mitigasi bencana.
Maka itu, BNPB mendorong perubahan paradigma penganggaran menuju pembiayaan berbasis risiko. “Alokasi anggaran sejak awal diarahkan untuk pengurangan kerentanan dan peningkatan ketahanan, sehingga tekanan fiskal akibat bencana dapat ditekan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih dari 3.000 Kejadian Bencana Sepanjang 2025
Suharyanto mengatakan banyaknya kejadian bencana yang datang bertubi-tubi menjadi tantangan bagi instansinya dan pemerintah daerah. Apalagi, 90 persen di antaranya adalah bencana hidrometeorologi.
Data BNPB menunjukkan, per 17 Desember 2025, total bencana sepanjang tahun mencapai 3.116 kejadian. Paling banyak adalah banjir dengan 1.584 kejadian, lalu disusul cuaca ekstrem dengan 673 kejadian.
Bencana alam lain yang tercatat adalah kebakaran hutan dan lahan 546 kejadian, tanah longsor 225 kejadian, kekeringan 36 kejadian, serta gelombang pasang dan abrasi 21 kejadian.
Sementara itu, gempa bumi tercatat terjadi 23 kali, erupsi gunung api 7 kali, dan tsunami satu kali kejadian.
Akibat bencana-bencana tersebut, lebih dari 10 juta penduduk terdampak bencana hingga harus mengungsi. Sebanyak 1.498 penduduk lainnya meninggal dunia, 7.751 penduduk luka-luka, dan 264 penduduk hilang.
Banyaknya kejadian bencana yang datang bertubi-tubi, menurut dia, terjadi karena peningkatan kerentanan berbagai wilayah terhadap perubahan iklim. Faktor lainnya yaitu degradasi lingkungan dan tata kelola lahan yang belum sepenuhnya berbasis risiko.
Bencana yang bertubi-tubi menyebabkan tekanan besar pada sistem respons, mulai dari keterbatasan personil dan alat, logistik, hingga kemampuan komando dan koordinasi lintas wilayah.
Menengok ke pengalaman bencana sebelumnya, dia menyebut ada problem pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (RKB) yang belum merata, alat pendukung yang terbatas, serta keterbatasan kapasitas teknis dan koordinasi lintas sektor memperpanjang kendala menanggulangi bencana. “Sehingga respons di beberapa lokasi belum optimal pada fase kejadian,” ujarnya.
