jpnn.com, JAKARTA - Sebutan Pahlawan Logistik yang kerap disematkan kepada para pengemudi truk dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang mereka hadapi di lapangan.
Kebijakan pelarangan operasional truk sumbu 3 selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) memicu keluhan luas dari para sopir yang merasa ekonomi keluarga mereka kian terhimpit.
BACA JUGA: Larangan Truk Sumbu 3 Libur Nataru, MTI Minta Kemenhub Pikirkan Nasib Sopir
Mujianto, seorang pengemudi truk logistik sumbu 3 yang telah bekerja sejak 2005, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui di Pelabuhan Merak baru-baru ini. Ia menyebut gelar pahlawan tersebut hanyalah label kosong untuk menutupi kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib para sopir.
“Slogan itu sepertinya hanya untuk menutupi kenyataan sulit. Dengan pelarangan operasional selama dua minggu saat Nataru kemarin, pemerintah sama saja menghilangkan penghasilan kami. Kami punya tanggungan keluarga yang harus makan setiap hari,” ujar Mujianto dengan nada getir.
BACA JUGA: Larangan Truk Sumbu 3 Nataru Jadi 17 Hari, Anggota Komisi VII DPR: Kebijakan Ini Tidak Tepat
Penghasilan Minim di Tengah Biaya Tinggi
Mujianto memaparkan ketimpangan antara pendapatan kotor dan bersih yang diterima sopir. Untuk rute Jakarta-Medan pulang-pergi (PP), dari uang transport sebesar Rp 20 juta, ia hanya mampu membawa pulang uang bersih sekitar Rp 3 juta untuk keluarga.
BACA JUGA: Pengamat Minta Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Tidak Terlalu Lama
“Biaya operasional dari Jakarta ke Medan PP mencapai Rp 10 juta untuk solar, tol, dan makan. Belum lagi setoran ke pemilik truk atau leasing sebesar Rp 7 juta. Orang mengira pendapatan kami besar, padahal setelah dihitung pengeluaran, sisanya sangat sedikit,” rincinya.
Kondisi ini memaksa sejumlah sopir melakukan aksi "kucing-kucingan" dengan petugas di jalan agar tetap bisa beroperasi demi memenuhi kebutuhan dapur, meski harus dihantui risiko penilangan.
Dampak Sistemik hingga ke Sopir Truk Sumbu 2
Keluhan senada disampaikan oleh Hendi, sopir truk pupuk. Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak dibarengi dengan pemberian bantuan sosial bagi para sopir yang dipaksa menganggur. “Kebijakan itu bagus untuk membuat hidup keluarga sopir terlantar,” sindirnya.
Tak hanya truk sumbu 3, pengemudi truk sumbu 2 yang tetap diizinkan beroperasi pun terkena imbas negatif. Herman, seorang sopir senior, mengeluhkan pengalihan arus truk ke Pelabuhan Ciwandan demi memprioritaskan kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak.
“Akibat pengalihan itu, kami terjebak macet dan tertahan di pelabuhan selama 4 sampai 5 hari. Waktu kami terbuang, dan uang saku habis hanya untuk biaya makan dan rokok selama menunggu antrean kapal. Alhasil, tidak ada lagi uang yang bisa dibawa pulang ke rumah,” kata Herman.
Para sopir berharap pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang, terutama pada hari raya keagamaan, agar kelancaran arus mudik tidak mengorbankan mata pencaharian para penggerak roda ekonomi logistik nasional.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
