JAKARTA, DISWAY.ID -- Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil menyampaikan bahwa Pilkada langsung melalui pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting), harus memiliki perangkat proper guna menghindari sabotase data.
Diketahui, PDI Perjuangan memastikan tetap memilih Pilkada langsung, tetapi dengan menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting).
Hal itu disampaikan PDI Perjuangan usai menggelar Rakernas I 2026.
BACA JUGA:8 Link Unduh Aplikasi Dapodik Versi 2026 b Resmi Kemendikdasmen
BACA JUGA:Yaqut Cholil Qoumas di Prancis 24 Hari Untuk Acara 3 Hari, Islah Bahrawi: Arahan Jokowi Buying Time Aja
"Electronic voting ini isu yang sudah lama. Butuh perangkat yang prudent dan mampu menjaga potensi sabotase," kata Nasir Jamil saat dikonfirmasi Disway.id, Rabu 14 Januari 2026.
Menurutnya, Pilkada langsung e-voting memiliki kelemahan salam sistem.
Hal itu dikarenakan menggunakan sarana internet sehingga sangat rentan disalahgunakan dan diserang oleh para hacker.
"Dia memang cepat tapi rentan dari para pengganggu. Kalau manual, memang lama tapi lebih aman," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan bahwa hal seperti itu bisa saja dilakukan.
BACA JUGA:Ribuan Ojol Demo Lagi di Depan Kedubes AS dan Monas, 1.541 Personel Gabungan Bersiaga
BACA JUGA:Viral Pak Ogah Jaga Palang Rantai di Exit Tol Rawa Buaya, Begini Penjelasan Operator Tol
Hal itu berkaca dari beberapa negara yang sudah menjalankan mekanisme e-voting.
"Mungkin, ya kita lihat. Bagaimana kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara. Mungkin seperti itu bisa dilakukan," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026.
Namun, Ia menegaskan bahwa partainya tidak ingin terburu buru dalam mengambil sikap terkait Pilkada langsung melalui e-voting ini.
- 1
- 2
- »
