Nazlira Alhabsy Sindir Jokowi pada Skandal Kuota Haji: Diam di Tengah Puing-puing Kejahatan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, ikut merespons dugaan skandal korupsi kuota haji yang belakangan kembali menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Nazlira menyinggung soal martabat, kekuasaan, serta keberanian moral dalam menghadapi kebenaran, terutama ketika hukum dan kekuasaan berada dalam satu genggaman.

“Terkadang, martabat tidak lahir dari kemewahan jabatan dan berkilaunya bintang di pundak,” ujar Nazlira di X @Naz_lira (14/1/2026).

Dikatakan Nazlira, martabat justru kerap muncul dari keberanian seseorang yang berada di titik terendah hidupnya untuk berkata jujur.

Ia menggambarkan situasi itu sebagai keberanian yang lahir ketika seseorang tidak lagi memiliki apa pun untuk dipertahankan, dalam hal ini mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

“Melainkan dari keberanian seorang pengecut yang akhirnya memutuskan untuk berkata jujur saat lehernya terjerat tali gantungan,” lanjutnya.

Nazlira juga menyinggung sosok tersangka dalam perkara besar yang, menurutnya, di akhir perjalanan justru berani meruntuhkan mitos kesucian seorang mantan penguasa.

“Di akhir jalan petualangannya yang buntu, sang tersangka yang dalam keterpurukannya berani merubuhkan mitos kesucian sang mantan penguasa badjingan,” sebutnya.

Sebaliknya, Nazlira mempertanyakan sikap pihak yang masih berada di puncak kekuasaan.

Lanjut dia, figur petahana memiliki kewenangan besar, aparat yang tunduk, serta mandat rakyat, namun memilih bersikap diam di tengah berbagai persoalan serius.

“Sementara, sang petahana kekuasaan yang gagah perkasa, memegang pedang hukum di tangan kanannya dan palu keadilan di tangan kirinya,” ucap Nazlira.

Ia menuturkan, di hadapan kekuasaan tersebut sejatinya telah terhampar berbagai persoalan hukum yang nyata.

Mulai dari polemik ijazah yang tak kunjung tuntas, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilainya sarat kepentingan, hingga praktik nepotisme yang dianggap merusak sendi demokrasi.

“Ketika di hadapannya terhampar puing-puing kejahatan yang kasat mata,” terangnya.

Namun, alih-alih menggunakan kewenangan itu, Nazlira menegaskan bahwa hukum justru dibiarkan tumpul.

Ia menggambarkan pedang hukum yang tetap terhunus dalam sarungnya, berkarat oleh keraguan dan ketakutan sunyi.

“Namun mendiamkan pedang itu tetap terhunus dalam sarungnya, berkarat oleh keraguan, ketakutan sunyi,” sindirnya.

Kata Nazlira, sikap tersebut berpotensi melanggengkan ketidakadilan demi menjaga hubungan personal maupun stabilitas kekuasaan yang semu.

“Membiarkan hukum tumpul hanya demi menjaga perasaan seorang kawan lama dan menjaga kestabilan jabatan yg semu,” tegasnya.

Nazlira kemudian melemparkan pertanyaan kepada publik tentang makna sejati martabat di tengah pusaran kekuasaan dan hukum.

“Maka siapa sejatinya yang lebih bermartabat?,” kuncinya. (Muhsin/fajar)