Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya penguatan pertahanan dan keamanan Indonesia yang terus dibangun melalui jejaring kerja sama strategis dengan mitra-mitra kunci. Sepanjang 2025, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan enam belas perjanjian penegakan hukum, termasuk dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” ucap Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu 14 Januari 2026.
Selain itu, Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta meningkatkan hubungan dengan Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif.
Baca Juga :
Menlu Sugiono: 27.768 WNI Dipulangkan dari Situasi Krisis Sepanjang 2025“Berbagai kesepakatan ini adalah wujud komitmen kita untuk memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas, sekaligus membangun ketahanan bersama di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” kata Sugiono.
Masih terkait diplomasi pertahanan dan keamanan, Indonesia juga telah melaksanakan empat dialog 2+2 yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan negara mitra kunci, yakni Tiongkok, Jepang, Australia, serta Turki.
Pertemuan 2+2 terakhir berlangsung di Ankara, Turki pada awal Januari 2026. Sebelumnya, format pertemuan 2+2 dilakukan dengan Tiongkok pada April 2025 di Beijing, Australia pada Agustus 2025 di Canberra, serta Jepang pada November 2025 di Tokyo.
“Sepanjang satu tahun terakhir, kita telah melakukan empat dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci,” ujar Menlu Sugiono.
Intensitas dialog tersebut mencerminkan kesadaran strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak dapat diprediksi. Menlu Sugiono menekankan bahwa meningkatnya risiko salah perhitungan serta peran persepsi dalam hubungan internasional menuntut sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan yang lebih erat.
“Ketika risiko salah perhitungan meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi instrumen stabilisasi. Bagi Indonesia, ketahanan tidak dibangun melalui unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan pembukaan ruang dialog,” tegasnya.
Dalam konteks kedaulatan dan keamanan, Menlu Sugiono juga menegaskan stabilitas bukanlah kondisi yang hadir dengan sendirinya. Pengelolaan stabilitas tersebut harus diiringi dengan kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional.
Untuk itu, penyelesaian batas wilayah darat dan maritim dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas Indonesia.
“Sepanjang 2025, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian berbagai persoalan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam,” papar Menlu Sugiono.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pendekatan komprehensif Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan kawasan.
