Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaran senilai Rp5,11 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabanjir di wilayah Sumatra.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tambahan anggaran tersebut untuk menangani dampak banjir yang melanda sejumlah sentra produksi pertanian di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan Rp5,1 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).
Saat ini, Kementan telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana yang siap digulirkan pada APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan hingga sedang dan jaringan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, dan rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar. Serta, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.
“Alokasi bantuan-bantuan tersebut kami prioritaskan pada wilayah-wilayah yang paling terdampak di ketiga provinsi, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang,” terangnya.
Baca Juga
- Kementan: 824.991 Ternak Terdampak Banjir Sumatra, Terbanyak Unggas
- Dampak Banjir Sumatra, Kementan: Ribuan Hektare Lahan Padi-Jagung Gagal Panen
- Banjir Sumatra Rusak 11.000 Hektare Lahan, Kementan Siap Cetak Sawah Baru
Adapun untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Amran menilai upaya rehabilitasi memerlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN dalam penataan ruang serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait perbaikan jaringan irigasi.
Amran menyebut kebutuhan tambahan anggaran Rp5,1 triliun tersebut mencakup pemeliharaan sektor pertanian secara komprehensif di seluruh lokasi terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Untuk itu diperlukan dukungan tambahan anggaran di luar kapasitas yang ada saat ini, mengingat program-program prioritas lainnya dalam rangka mencapai dan menjaga swasembada pangan berkelanjutan harus tetap berjalan,” tuturnya.
Secara rinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan dan irigasi senilai Rp3,41 triliun, rehabilitasi lahan dan penyediaan benih perkebunan Rp456,4 miliar, dan bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar.
Kemudian, penyediaan pakan ternak dan kesehatan hewan Rp262,83 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,75 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.
Dia juga menjelaskan, bencana yang terjadi di wilayah utara dan tengah Sumatra sejak akhir November 2025 itu merupakan bencana hidrometeorologi yang cukup parah, berupa banjir bandang, luapan sungai, serta tanah longsor.
Bencana tersebut melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sementara itu, wilayah yang tercatat paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
“Kami memohon dukungan dari pimpinan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat proses pemulihan pascabencana yang terjadi, khususnya pemulihan sektor pertanian,” pungkasnya.
