Di tengah ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan yang masih membayangi, ekonomi global menunjukkan daya tahan yang lebih kuat dari perkiraan. Hal ini tercermin dalam laporan terbaru Global Economic Prospects yang dirilis Bank Dunia.
Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan relatif stabil dalam dua tahun ke depan. Laju ekonomi global diperkirakan tumbuh 2,6 persen pada 2026, sebelum kembali naik menjadi 2,7 persen pada 2027. Proyeksi ini lebih optimistis dibandingkan perkiraan Bank Dunia pada Juni lalu.
Ketahanan ekonomi global ini terutama ditopang oleh kinerja yang lebih baik dari perkiraan di Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari revisi kenaikan proyeksi pertumbuhan pada 2026. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa gambaran besarnya tetap menantang. Jika tren ini berlanjut, dekade 2020-an berpotensi menjadi periode dengan pertumbuhan ekonomi global terlemah sejak 1960-an.
Laporan tersebut juga menyoroti kesenjangan standar hidup yang kian melebar. Pada akhir 2025, hampir seluruh negara maju telah mencatat pendapatan per kapita di atas level sebelum pandemi pada 2019. Sebaliknya, sekitar satu dari empat negara berkembang justru masih memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan enam tahun lalu.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi sempat terdongkrak oleh lonjakan perdagangan menjelang perubahan kebijakan serta penyesuaian cepat rantai pasok global. Namun, dorongan ini diperkirakan tidak berlanjut. Pada 2026, perdagangan dan permintaan domestik diproyeksikan melemah, meski pelonggaran kondisi keuangan global dan ekspansi fiskal di sejumlah negara besar diyakini dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.
Inflasi global pun diperkirakan turun ke 2,6 persen pada 2026, seiring melemahnya pasar tenaga kerja dan turunnya harga energi. Pertumbuhan baru diproyeksikan menguat kembali pada 2027 ketika arus perdagangan menyesuaikan dan ketidakpastian kebijakan mereda.
“Seiring berjalannya waktu, ekonomi global semakin kurang mampu menghasilkan pertumbuhan dan tampaknya semakin tangguh terhadap ketidakpastian kebijakan,” kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (14/1).
“Namun, dinamika dan ketahanan ekonomi tidak dapat terus berbeda dalam jangka panjang tanpa merusak keuangan publik dan pasar kredit,” imbuhnya.
Gill mengatakan, dalam beberapa tahun mendatang, ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh lebih lambat daripada di tahun 1990-an yang penuh gejolak. Sementara menanggung tingkat utang publik dan swasta yang mencapai rekor tertinggi.
“Untuk mencegah stagnasi dan pengangguran, pemerintah di negara berkembang dan negara maju harus secara agresif meliberalisasi investasi dan perdagangan swasta, mengendalikan konsumsi publik, dan berinvestasi dalam teknologi baru dan pendidikan,” ungkapnya.
Untuk negara berkembang, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi 4 persen pada 2026, turun dari 4,2 persen pada 2025, sebelum naik tipis menjadi 4,1 persen pada 2027. Perbaikan ini didorong oleh meredanya ketegangan perdagangan, stabilnya harga komoditas, membaiknya kondisi keuangan global, serta meningkatnya arus investasi.
Negara-negara berpendapatan rendah diperkirakan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, dengan rata-rata 5,6 persen sepanjang 2026–2027. Namun, laju tersebut dinilai belum cukup untuk memperkecil jurang pendapatan dengan negara maju.
Pertumbuhan pendapatan per kapita negara berkembang diproyeksikan hanya 3 persen pada 2026, sekitar satu poin persentase di bawah rata-rata periode 2000–2019. Dengan kecepatan ini, pendapatan per kapita negara berkembang diperkirakan hanya mencapai 12 persen dari level negara maju.
Kondisi tersebut berpotensi memperberat tantangan penciptaan lapangan kerja. Bank Dunia mencatat, sekitar 1,2 miliar anak muda di negara berkembang akan memasuki usia kerja dalam satu dekade mendatang. Untuk menjawab tantangan ini, laporan merekomendasikan tiga pilar kebijakan utama: penguatan modal fisik, digital, dan sumber daya manusia; perbaikan iklim usaha melalui kepastian regulasi dan kredibilitas kebijakan; serta mobilisasi modal swasta dalam skala besar untuk mendorong investasi.
Di sisi lain, keberlanjutan fiskal juga menjadi perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi fiskal negara berkembang tertekan oleh berbagai guncangan, kebutuhan pembangunan yang meningkat, serta biaya pembayaran utang yang kian besar. Bab khusus dalam laporan ini menyoroti peran aturan fiskal yang menetapkan batas jelas terhadap utang dan belanja pemerintah guna menjaga kesehatan keuangan negara.
“Dengan utang publik di negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang membangun berada pada level tertinggi dalam lebih dari setengah abad, memulihkan kredibilitas fiskal telah menjadi prioritas mendesak,” kata M. Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Grup Bank Dunia dan Direktur Grup Prospek.
“Aturan fiskal yang dirancang dengan baik dapat membantu pemerintah menstabilkan utang, membangun kembali penyangga kebijakan, dan merespons guncangan dengan lebih efektif. Tetapi aturan saja tidak cukup: kredibilitas, penegakan hukum, dan komitmen politik pada akhirnya menentukan keberhasilannya. Apakah aturan fiskal memberikan stabilitas dan pertumbuhan,” tambahnya.
Saat ini, lebih dari separuh negara berkembang telah menerapkan setidaknya satu aturan fiskal, baik berupa batas defisit anggaran, utang publik, belanja pemerintah, maupun penerimaan negara. Negara yang menerapkan aturan fiskal umumnya mengalami perbaikan keseimbangan anggaran hingga 1,4 poin persentase terhadap PDB dalam lima tahun. Selain itu, peluang perbaikan anggaran secara berkelanjutan meningkat sekitar 9 poin persentase.
Namun, Bank Dunia menegaskan, efektivitas jangka menengah dan panjang dari aturan fiskal sangat bergantung pada kekuatan institusi, kondisi ekonomi, serta desain kebijakan itu sendiri.
