Jakarta, VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 19 jembatan Merah Putih Presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng), dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan jembatan di daerah terpencil.
"Saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolda Jateng dan jajarannya yang bergerak cepat menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait dengan keprihatinan beliau melihat anak-anak yang sekolah terpaksa harus menyeberang atau memutar jauh," kata Kapolri dilansir dari keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Kapolri menyampaikan bahwa sejatinya terdapat 63 jembatan yang dibangun oleh Polda Jateng guna mendukung mobilitas masyarakat, terutama anak-anak, dan aktivitas ekonomi.
Untuk rinciannya, terdapat 19 jembatan yang diresmikan hari ini, 15 jembatan dalam tahap proses pembangunan, empat jembatan dalam tahap persiapan, dan 25 jembatan lainnya dalam tahap survei serta perencanaan.
Pemimpin Korps Bhayangkara itu menyebut bahwa dalam proses pembangunannya, personel Polri bersinergi dengan warga setempat sehingga terjalin hubungan yang baik antara insan Bhayangkara dengan masyarakat.
"Kita harapkan hubungan Polri dengan masyarakat semakin baik, sesuai tagline kita 'Polri untuk Masyarakat', ujarnya.
Sampai dengan saat ini, ungkap dia, Polri telah memperbaiki dan membangun 178 unit jembatan di seluruh Indonesia dengan rincian 58 unit selesai dibangun, 32 unit dalam proses pembangunan, enam unit jembatan bailey dalam tahap pengiriman, dan 82 unit dalam tahap perencanaan.
"178 jembatan saat ini sudah terbangun. Namun, yang paling besar di wilayah Polda Jateng," katanya.
Dengan dibangunnya jembatan di Jateng, Kapolri mengharapkan infrastruktur tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh anak sekolah, petani dan seluruh masyarakat.
"Harapan kita juga bisa membantu menambah atau menaikkan pertumbuhan perekonomian desa," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa percepatan pembangunan jembatan di daerah terpencil menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang aman bagi seluruh anak Indonesia. (Ant)
