Dedi Mulyadi Siapkan Rp45 Miliar untuk 15.293 Warga Bogor Tedampak Penutupan Tambang

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang kini dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi mengalokasikan Rp45 miliar untuk 15.293 warga tambahan yang belum menerima kompensasi usai terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Ade Afriandi mengatakan, belasan ribu warga tersebut akan menerima kompensasi untuk satu bulan. Mereka belum memperoleh pendistribusian biaya pengganti penutupan sementara tambang sebesar Rp3 juta per kepala keluarga (KK) pada Desember 2025 lalu.

Sebelumnya, pada Desember 2025, kompensasi telah disalurkan kepada 2.938 KK terdampak dari tiga kecamatan, yakni Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg. Dalam waktu dekat, sisa warga dari kecamatan tersebut akan menerima kompensasi.

"Yang 2.938 KK mereka sudah. Yang 15.000 belum. Jadi kami akan fokus dulu, tuntaskan yang seharusnya Desember mendapat bantuan, yang 15 ribu KK itu. 15 ribu di kali Rp3 juta, total sekitar Rp45 miliar," katanya, Rabu (14/1/2026).

Ade menjelaskan, pemberian kompensasi direncanakan mengikuti kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menargetkan kompensasi selama tiga bulan, yakni Desember 2025 serta Januari–Februari 2026. Namun, saat ini DPMD Jabar memprioritaskan penyaluran kompensasi satu bulan kepada seluruh kepala keluarga terdampak yang belum menerima bantuan sama sekali.

Dua bulan sisa kompensasi, kata Ade, akan dibahas lebih lanjut setelah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar menghitung posisi kas daerah. "Jadi sekarang fokusnya satu bulan dulu yang 15 ribu itu," ucapnya.

Ia menambahkan, penyaluran kompensasi merupakan implementasi Surat Edaran Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 terkait kompensasi bagi warga terdampak penutupan sementara tambang di kawasan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Menurut Ade, proses penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan usulan yang masuk dan telah diverifikasi secara faktual. Tahap pertama disalurkan kepada 928 KK di Kecamatan Parungpanjang untuk kompensasi satu bulan. Tahap kedua diberikan kepada 2.010 KK di sebagian desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin, yang telah dicairkan pada Desember 2025.

Setelah penyaluran kepada 2.938 KK tersebut, DPMD Jabar kembali menerima usulan baru. Hasil verifikasi menunjukkan 6.216 KK memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Selanjutnya, masuk data tambahan sebanyak 9.077 KK yang juga belum menerima kompensasi.

Sebanyak 15.293 KK tambahan itu akan segera disalurkan karena belum menerima kompensasi sama sekali. "Mereka yang belum menerima penyaluran bantuan di Desember, ini digeser ke 2026. 6.216 itu sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Kemudian yang 9.077 itu masih berproses pemberitahuan ke Inspektorat (untuk) semacam review dan nanti diajukan untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur," tuturnya.

Ade meminta masyarakat di tiga kecamatan terdampak untuk bersabar menunggu proses penyaluran bantuan. Ia menegaskan Pemprov Jabar berkomitmen menuntaskan pemberian kompensasi kepada seluruh warga terdampak.

"Tidak perlu khawatir. Prosesnya sedang berjalan. Jangan terprovokasi bahwa ini (kompensasi) tidak helas. Jangan khawatir, karena Pemprov tidak mungkin meninggalkan yang 15 ribuan itu dan hanya menyelesaikan yang 2.938 KK," ucapnya.