Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar meminta pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2025-2030 berperan aktif menekan angka perceraian di daerah tersebut.
"Keberadaan BP4 sangat penting bagi Kepri, sebagai salah satu provinsi dengan angka perceraian cukup tinggi di Indonesia," kata Menag Nasarudin yang sekaligus Ketua Umum BP4 Pusat saat melantik pengurus BP4 Kepri periode 2025-2030 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Rabu malam.
Dalam kesempatan ini, Nasarudin menyoroti tren kasus perceraian di Kepri yang didominasi cerai gugat dibanding cerai talak, atau lebih banyak istri menggugat cerai suami. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepri, angka perceraian sepanjang 2025 mencapai 4.298 kasus, meliputi 3.266 kasus cerai gugat dan 1.032 kasus cerai talak.
Nasarudin juga mencontohkan pemandangan sehari-hari di Pengadilan Agama, Jakarta Timur, banyak istri antre untuk menceraikan para suami.
Ia menyebut kasus-kasus perceraian dominan terjadi di sejumlah kota besar, dengan rata-rata usia perceraian lima tahun pertama pernikahan.
Baca juga: Menag ingin BP4 dilibatkan dalam proses sidang perceraian
"Sekitar 80 persen angka perceraian didominasi pernikahan berusia lima tahun ke bawah, sehingga banyak yang menjadi janda muda. Ini berbanding lurus dengan meningkatnya perkawinan di bawah tangan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Nasarudin mendorong BP4 Kepri meningkatkan kontribusinya guna meminimalisir kasus perceraian, karena ketika terjadi perceraian maka akan timbul orang miskin baru, yang pada umumnya dialami istri dan anak.
Selain itu, perceraian orang tua ikut berdampak buruk terhadap anak. Berdasarkan penelitian, 80 persen kenakalan remaja seperti narkoba, lahir dari keluarga berantakan atau perceraian.
Menag turut menyinggung bahwa 60 persen ayat di dalam Al Quran, berbicara tentang rumah tangga. Sangat sedikit ayat yang berbicara tentang negara atau masyarakat.
Dia menegaskan tidak mungkin ada negara ideal yang tersusun di atas masyarakat berantakan, dan tak ada masyarakat ideal tanpa keluarga yang utuh.
Keluarga utuh otomatis berkontribusi melahirkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat kuat akan menjadikan sebuah negara yang kuat pula.
Baca juga: Menag usulkan 11 strategi tekan angka perceraian
"Oleh karena itu, penting membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Harapan kita, BP4 Kepri dapat mengurangi angka perceraian melalui pencegahan dan intervensi dini," demikian Menag Nasarudin.
"Keberadaan BP4 sangat penting bagi Kepri, sebagai salah satu provinsi dengan angka perceraian cukup tinggi di Indonesia," kata Menag Nasarudin yang sekaligus Ketua Umum BP4 Pusat saat melantik pengurus BP4 Kepri periode 2025-2030 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Rabu malam.
Dalam kesempatan ini, Nasarudin menyoroti tren kasus perceraian di Kepri yang didominasi cerai gugat dibanding cerai talak, atau lebih banyak istri menggugat cerai suami. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepri, angka perceraian sepanjang 2025 mencapai 4.298 kasus, meliputi 3.266 kasus cerai gugat dan 1.032 kasus cerai talak.
Nasarudin juga mencontohkan pemandangan sehari-hari di Pengadilan Agama, Jakarta Timur, banyak istri antre untuk menceraikan para suami.
Ia menyebut kasus-kasus perceraian dominan terjadi di sejumlah kota besar, dengan rata-rata usia perceraian lima tahun pertama pernikahan.
Baca juga: Menag ingin BP4 dilibatkan dalam proses sidang perceraian
"Sekitar 80 persen angka perceraian didominasi pernikahan berusia lima tahun ke bawah, sehingga banyak yang menjadi janda muda. Ini berbanding lurus dengan meningkatnya perkawinan di bawah tangan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Nasarudin mendorong BP4 Kepri meningkatkan kontribusinya guna meminimalisir kasus perceraian, karena ketika terjadi perceraian maka akan timbul orang miskin baru, yang pada umumnya dialami istri dan anak.
Selain itu, perceraian orang tua ikut berdampak buruk terhadap anak. Berdasarkan penelitian, 80 persen kenakalan remaja seperti narkoba, lahir dari keluarga berantakan atau perceraian.
Menag turut menyinggung bahwa 60 persen ayat di dalam Al Quran, berbicara tentang rumah tangga. Sangat sedikit ayat yang berbicara tentang negara atau masyarakat.
Dia menegaskan tidak mungkin ada negara ideal yang tersusun di atas masyarakat berantakan, dan tak ada masyarakat ideal tanpa keluarga yang utuh.
Keluarga utuh otomatis berkontribusi melahirkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat kuat akan menjadikan sebuah negara yang kuat pula.
Baca juga: Menag usulkan 11 strategi tekan angka perceraian
"Oleh karena itu, penting membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Harapan kita, BP4 Kepri dapat mengurangi angka perceraian melalui pencegahan dan intervensi dini," demikian Menag Nasarudin.
