Sekolah Rakyat dan Jalan Panjang Memutus Rantai Kemiskinan

Peresmian 166 Sekolah Rakyat yang sudah tersebar di 131 kabupaten/kota di 34 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026, menandai tahap baru kehadiran negara menjangkau kelompok yang selama ini tertinggal dari pendidikan formal. Kelompok anak dan remaja dari keluarga miskin ekstrem yang kehilangan ruang belajarnya karena keterbatasan ekonomi.

Di tengah upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang trennya terus menurun dalam lima tahun terakhir, kini tinggal 0,85 persen atau 2,38 juta jiwa (Maret 2025), keberadaan Sekolah Rakyat menjadi strategi pemutus rantai kemiskinan paling krusial yang menjadi tujuannya. Sekolah Rakyat memastikan anak-anak dari keluarga termiskin kembali belajar, kembali memiliki harapan dan masa depan.

Harapan besar anak-anak kelompok ini mendapat dukungan publik yang terpotret dari hasil survei Kompas pada 7-12 April 2025 lalu. Hasil survei di 38 provinsi tersebut menangkap adanya keyakinan publik yang tinggi (lebih dari 75 persen) bahwa program Sekolah Rakyat akan berhasil mencapai tujuannya.

Sebanyak 82,2 persen responden meyakini Sekolah Rakyat dapat memeratakan akses pendidikan berkualitas, kemudian 83,9 persen responden juga yakin Sekolah Rakyat menjadi jawaban mengatasi masalah putus sekolah dan 76,6 persen responden lainnya meyakini program tersebut merupakan solusi mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Tak dapat dimungkiri, potret pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah klasik anak putus sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka putus sekolah di tahun ajaran 2023/2024 mengalami peningkatan dibanding tahun ajaran 2022/2023 di seluruh jenjang pendidikan kecuali SMA yang turun tipis.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan, sebanyak 422.619 anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) tidak bersekolah.

Secara nasional, jumlah anak usia sekolah 7–18 tahun yang belum atau tidak sekolah lagi mencapai sekitar 6,1 juta anak, atau sekitar 7 persen dari total penduduk usia sekolah di Indonesia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan, kelompok desil 1 (keluarga termiskin) memiliki angka anak tidak bersekolah hampir empat kali lipat lebih tinggi dibanding desil tertinggi. Banyak yang terhenti pada jenjang SD atau SMP, sebagian lain menganggur di usia sekolah karena tekanan ekonomi keluarga.

Jika dibedah berdasarkan tingkat penyelesaian pendidikan, yaitu persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang umurnya, menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat penyelesaian pendidikan semakin rendah.

Di samping itu, latar belakang sosial ekonomi juga menyebabkan terjadinya kesenjangan penyelesaian pendidikan di semua jenjang pendidikan, terutama antara rumah tangga pada kuintil teratas dengan kuintil terbawah.

Berdasarkan data Susenas Maret 2025, BPS, kesenjangan paling lebar terdapat pada jenjang SMA/SMK sederajat, di mana pada kuintil teratas tingkat penyelesaian pendidikan sebesar 86,11 persen sedangkan kuintil terbawah hanya 56,41 persen.

Sangat disayangkan masih adanya ketertinggalan kelompok miskin di pendidikan menengah atas. Padahal, dengan menyelesaikan pendidikan menengah atas membuka kesempatan makin luas bagi kelompok miskin untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup.

Berdasarkan survei Bank Dunia (2020), setiap tambahan tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu sebesar 10-20 persen. Hal ini menunjukkan, pendidikan berperan penting dalam menciptakan peluang ekonomi, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang kurang memiliki modal ekonomi.

Jika dilihat dari sebarannya yang menyentuh 34 provinsi dan 131 kabupaten, program Sekolah Rakyat ini menunjukkan usaha untuk membuka akses lebih merata, bahkan di daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau sekolah reguler.

Pada tahap 1A dan 1B, sudah terbangun sekolah berkonsep asrama ini di 100 titik, kemudian bertambah 59 titik pada tahap 1C dan 7 titik pada tahap 1D. Tercatat telah terbangun 131 sekolah jenjang SD, 129 jenjang SMP, dan 120 jenjang SMA.

Dari total 166 titik yang tersebar, keseluruhannya menampung 15.954 siswa yang berasal dari keluarga yang berada di desil 1 dan desil 2 Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN), 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.

Secara keseluruhan, hingga tahun 2029 pemerintah menargetkan dapat mengoperasikan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dengan target 1.000 siswa di setiap sekolahnya. Artinya ditargetkan 500.000 anak dari kelompok termiskin bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik.

Meskipun demikian, pengaruh Sekolah Rakyat tidak semata-mata diukur dari jumlah. Dampaknya justru terletak pada apakah telah tepat menyasar titik-titik ketimpangan paling ekstrem.

Jika 166 sekolah ini ditempatkan di desa atau wilayah yang benar-benar tidak memiliki sekolah, efek pemerataannya bisa sangat besar, bahkan mengubah masa depan ribuan anak.

Hal tersebut mengingat kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak tersebar merata. Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia cenderung mengantongi penduduk miskin ekstrem lebih banyak dibanding kawasan barat. Beberapa provinsi di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mencatat tingkat kemiskinan ekstrem relatif lebih tinggi.

Meski keberadaan 166 titik sekolah ini sudah tersebar dari Aceh hingga Papua, dengan Jawa Timur (26 lokasi) menjadi provinsi dengan titik terbanyak, disusul Jawa Barat (20 lokasi) dan Sulawesi Selatan (16 lokasi), keberadaan Sekolah Rakyat di provinsi-provinsi yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem terbanyak masih sangat minim.

Misalnya, Papua Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi (8,55 persen) merujuk data Susenas Maret 2024, baru terbangun satu titik. Demikian pula Papua Selatan dan NTT. Sementara di Papua sudah terdapat empat titik. Sementara di Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan belum sama sekali.

Hal tersebut tentu menjadi tantangan pemerintah di tengah upaya mengikis jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem hingga 0 persen.

Untuk target tersebut Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Strateginya antara lain dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Pendidikan gratis menjadi salah satu program yang di dorong pemerintah menjadi paradigma baru pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, yang tidak lagi semata mengandalkan bantuan sosial.

Program-program lainnya yang digencarkan seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Harapannya, Sekolah Rakyat menjadi gerbang pendidikan yang akan memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan mengangkat lebih dari 2 juta jiwa warga Indonesia dari jurang kemiskinan ekstrem. Dengan demikian terwujud slogan Sekolah Rakyat “Cerdas Bersama, Tumbuh Setara”. (LITBANG KOMPAS)