Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, menyebutnya sebagai langkah penting menuju pemulihan negara tersebut pasca-operasi militer besar-besaran yang dilancarkan AS.
" Pagi ini saya melakukan panggilan yang sangat baik dengan Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodríguez. Kami membuat kemajuan yang luar biasa, seiring kami membantu Venezuela untuk stabil dan pulih," ujar Trump.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa mereka membahas sejumlah isu strategis, termasuk minyak, mineral, perdagangan, dan keamanan nasional.
" Kemitraan antara Amerika Serikat dan Venezuela ini akan menjadi sesuatu yang spektakuler untuk semua," ungkap Trump.
Ia juga menyatakan optimisme bahwa Venezuela akan segera menjadi negara yang besar dan makmur kembali.
Maduro dan Istri Ditangkap, Dunia Kecam Operasi Militer ASSebelumnya, pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Venezuela.
Dalam operasi tersebut, Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York.
Trump mengumumkan bahwa keduanya akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam "narko-terorisme" dan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.
Dalam sidang pengadilan di New York, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan.
Sebagai respons atas serangan ini, pemerintah Venezuela mengajukan permintaan untuk menggelar pertemuan darurat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pengganti sementara Maduro.
Pada 5 Januari, Rodríguez resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Majelis Nasional sebagai Presiden Sementara Venezuela.
Rusia, China, dan PBB Kecam Tindakan ASTindakan Amerika Serikat langsung menuai kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas terhadap rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Nicolás Maduro dan Cilia Flores.
Rusia juga mengingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut yang membahayakan stabilitas regional.
China mengeluarkan pernyataan serupa dan menyebut bahwa operasi militer AS melanggar hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengkritik keras tindakan Amerika Serikat atas dasar pelanggaran kedaulatan negara lain.
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menegaskan bahwa operasi militer yang dilancarkan AS telah melanggar prinsip utama hukum internasional.
" Prinsip tersebut melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara," ungkap Turk.
