JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026), Said menilai mekanisme pemilihan via DPRD justru membuka celah praktik politik uang yang lebih masif.
"Kan kita tahu, kalau kata Pandji itu Komika tadi, menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli. Itu menurut keyakinan buruh ya," ujar Said Iqbal kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, para pemodal akan lebih mudah mengendalikan hasil pemilihan jika pemilihnya hanya terbatas pada anggota dewan, dibandingkan harus "membeli" suara rakyat dalam jumlah jutaan.
"Berapa harganya? Main tinggi-tinggian. Si bandar-bandar, tokek-tokek politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu. dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," ucap Iqbal.
Baca juga: Warga Tolak Pilkada Via DPRD: Harusnya Mandat Rakyat, Jadi Mandat Elite
Bayang-bayang orde baruSelain potensi suap dan korupsi, Said menyebut bahwa mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja dengan mengembalikan demokrasi ke zaman Orde Baru.
Ia khawatir kepala daerah terpilih nantinya hanya akan tunduk pada partai politik di parlemen, bukan kepada rakyat.
"Bisa dipastikan kembali ke jaman orde baru. Para bupati, wali Kota dan wakilnya, para gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD. Terus suara rakyat di mana?" kata Said.
Ia mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan adalah buah dari Reformasi 1998 yang diperjuangkan dengan darah mahasiswa dan buruh.
"Darah mahasiswa dan buruh di gedung ini nih (DPR/MPR RI), di depan gedung ini nih, orang saya ingat banget kita ikut juga kok masuk ke dalam. Kita rebut reformasi itu tahun 98, salah satunya adalah mengembalikan demokrasi Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia)," ucap dia.
Bahkan, Said menilai kondisi saat ini di mana banyak pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, masih banyak yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat dan buruh.
"Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung saja tidak mau mendengarkan suara rakyat, apalagi nanti dipilih oleh DPRD," kata dia.
Baca juga: Kata Warga Soal Pilkada Via DPRD: Kemunduran Demokrasi, Potensi Transaksional
Ia pun menepis argumen bahwa Pilkada via DPRD akan menekan biaya politik yang kini dinilai tinggi.
Menurut dia, tidak ada jaminan biaya akan lebih murah karena justru bayaran politik untuk satu kursi DPRD bisa melonjak drastis.
"Tidak ada jaminan melalui DPRD Pilkadanya lebih murah. Kalau nanti bisa satu kursi DPRD, di Provinsi kah atau DPRD di Kabupaten/Kota satu kursi maharnya mahal, jangan-jangan lebih mahal dari yang sekarang dilakukan dengan secara langsung," jelasnya.
