Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menegaskan sikap konsistennya mendorong penyelesaian krisis Myanmar yang berkelanjutan dan memiliki legitimasi. Sikap ini disampaikan di tengah klaim kemenangan mayoritas kursi parlemen oleh partai pro-militer dalam pemilu yang digelar junta.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai dinamika politik di Myanmar, termasuk pelaksanaan pemilu, membutuhkan pendekatan yang tidak biasa dan melampaui pola lama. Menurutnya, solusi instan justru berpotensi memperdalam fragmentasi politik dan sosial di negara tersebut.
"Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan legitimate, bukan sekadar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi," kata Sugiono dalam Pertanyaan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Ia menekankan bahwa koridor utama penyelesaian krisis Myanmar adalah penciptaan ruang dialog yang inklusif serta pembukaan jalan menuju rekonsiliasi nasional.
"Perkembangan situasi, termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar, menuntut pendekatan yang beyond business as usual," ujarnya.
Sugiono menambahkan, Indonesia terus melakukan berbagai pendekatan melalui keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan Myanmar. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagi pengalaman secara konstruktif, sekaligus menjaga prinsip inklusivitas.
"Indonesia terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno yang disebutnya aktif memantau perkembangan situasi Myanmar.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno yang terus secara aktif memonitor perkembangan, khusus untuk isu ini," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah klaim Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/USDP), partai pro-militer Myanmar, yang menyatakan telah meraih mayoritas kursi terpilih di majelis rendah parlemen.
Seorang pejabat USDP yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa partainya "memenangkan 87 kursi dari 100" pada fase kedua pemungutan suara.
Jika digabungkan dengan hasil fase pertama, USDP diklaim telah mengamankan 176 kursi dari total 330 kursi terpilih di majelis rendah, bahkan sebelum fase ketiga pemilu digelar pada 25 Januari. Namun, hasil pemilu ini menuai kritik tajam dari kelompok pro demokrasi dan komunitas internasional.
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menilai pemilu tersebut sarat rekayasa. "Junta merekayasa pemilu untuk memastikan kemenangan bagi proksinya, memperkuat dominasi militer di Myanmar, dan menciptakan fasad legitimasi," katanya dalam pernyataan pekan lalu.
Sebagai informasi, dari total 440 kursi majelis rendah Myanmar, sebanyak 110 kursi secara konstitusional dicadangkan untuk militer. Parlemen Myanmar dijadwalkan mulai bersidang pada Maret mendatang, termasuk untuk memilih presiden, di tengah spekulasi bahwa pemimpin junta Min Aung Hlaing dapat beralih dari jabatan militer ke peran sipil.
(luc/luc)
