Massa buruh telah membubarkan diri dari depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Massa buruh kemudian melanjutkan demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan.
Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (15/1/2026), massa buruh mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR pada pukul 13.10 WIB secara tertib. Massa buruh kemudian langsung melakukan konvoi menuju kantor Kemnaker dipandu oleh dua mobil komando.
Massa buruh memulai rangkaian aksinya di depan kantor Kemnaker pukul 14.20 WIB. Massa buruh langsung berbaris menghadap ke gedung Kemnaker di Jalan Gatot Subroto.
Kemacetan terjadi di sekitar kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto arah Cawang. Polisi tampak bertugas di jalan.
Sebelumnya, massa aksi membawa empat tuntutan ke depan gedung DPR. Mereka meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
"Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen KHL sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Selain itu, massa aksi juga meminta dilakukan revisi terhadap SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota. Massa aksi juga menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan.
"Revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah," ujarnya.
"Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru," sambung dia.
Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan massa aksi juga menolak usulan pilkada lewat DPRD. Massa aksi menilai hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh," tuturnya.
(maa/maa)
