JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara tegas menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, skema tersebut berpotensi menggerus kualitas demokrasi dan semakin menjauhkan pemimpin daerah dari aspirasi rakyat.
Said menilai, dalam sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini saja, suara masyarakat—termasuk buruh—kerap diabaikan oleh kepala daerah terpilih. Apalagi jika pemilihan dikembalikan ke DPRD.
Baca juga: Penolakan Pilkada Lewat DPRD: Jangan Menyampingkan Kelompok Muda!
"Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung saja tidak mau mendengarkan suara rakyat, apalagi nanti dipilih oleh DPRD," ujar Said saat berorasi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Menurut Said, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko membuat loyalitas kepala daerah bergeser dari rakyat kepada partai politik dan elite kekuasaan.
Pasalnya, kepala daerah dikhawatirkan tidak lagi bertanggung jawab kepada masyarakat, melainkan kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam proses pemilihan di parlemen daerah.
"Bisa dipastikan kembali ke jaman Orde Baru. Para Bupati, Walikota dan wakilnya, para Gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD. Terus suara rakyat di mana?" kata Said.
Risiko politik uangSelain persoalan demokrasi, Said juga menyoroti potensi maraknya praktik politik uang jika Pilkada dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, transaksi politik justru akan lebih masif karena melibatkan jumlah pemilih yang lebih sedikit.
Pemilik modal dan aktor politik, kata Said, dinilai akan lebih mudah memainkan uang dengan menyasar anggota DPRD.
Baca juga: Tolak Pilkada via DPRD, Said Iqbal: Menurut Keyakinan Buruh, Suara Bisa Dibeli
"Kan kita tahu, kalau kata Pandji itu Komika tadi, menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli. Itu menurut keyakinan buruh ya," ucap Said.
Ia bahkan memprediksi, biaya politik untuk memperoleh satu suara anggota DPRD bisa jauh lebih mahal dibandingkan biaya kampanye dalam sistem pemilihan langsung.
"Berapa harganya? Main tinggi-tinggian. Si bandar-bandar, toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," jelasnya.
"Toke-toke-nya lebih mudah, bandar-bandarnya ini jadi membeli anggota DPRD," sambung Said.
Atas dasar itu, Partai Buruh dan KSPI menyatakan sikap tegas menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai berpotensi menghapus hak pilih langsung rakyat.
"Sudahlah, rakyat sekarang sudah lebih pintar. Rakyat enggak mau kembali ke jaman Orde Baru. Partai Buruh, Serikat Buruh, KSPI bersama rakyat menolak Pilkada melalui DPRD," tutur Said.
Baca juga: Warga Tolak Pilkada Via DPRD: Harusnya Mandat Rakyat, Jadi Mandat Elite
Demo buruh hari iniSebelumnya diberitakan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026) pagi.
Dalam aksi tersebut, Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal juga menyuarakan tuntutan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 agar naik menjadi Rp 5,89 juta.
"Revisi UMP DKI 2026 menjadi Rp5,89 juta, yaitu 100 persen KHL dan UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI, 5 persen di atas KHL DKI. Karena DKI ini kota internasional," kata Said kepada wartawan di lokasi, Kamis.
Selain tuntutan soal UMP, para buruh juga mendesak revisi SK Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, serta menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
