Mendagri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra, Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi (rakor) siang ini. Rakor digelar bersama seluruh kementerian dan lembaga anggota satgas.
Rapat digelar di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026). Dari pantauan detikcom, hadir dalam rakor itu Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Mensos Saifullah Yusuf, Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Kemudian hadir juga Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menpan RB Rini Widyantini, Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Lalu Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto.
Rakor itu dibuka oleh Praktikno. Dalam sambutannya dia mengatakan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026.
Dia menyebut tugasnya untuk mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan umum, kemudian mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis.
"Adapun mekanisme pelaporannya, Bapak Ibu sekalian, Tim Pengarah harus melaporkan kepada Pak Presiden, Bapak Wapres setiap dua bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik atas panggilan Pak Presiden maupun atas keperluan yang dianggap urgent untuk dilaporkan kepada Pak Presiden oleh Tim Pengarah," kata Pratikno.
Selanjutnya dia menyebut Tim Pelaksana melaporkan kemajuan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaporan dilakukan minimal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
"Tadi pembicaraan kami dengan Pak Mendagri, itu akan dilakukan setiap minggu. Kemudian berikutnya di dalam Keppres mengenai anggaran, bahwa anggaran bersumber dari APBN maupun sumber lain yang sah. Untuk anggaran operasional Satgas itu diusulkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dalam hal ini Mendagri, kepada Menteri Keuangan," jelasnya.
Dalam rapat itu juga ditampilkan skala prioritas percepatan yang dilakukan. Di antaranya yakni percepatan penetapan relokasi sekolah yang hanyut dan rusak total.
Kemudian cash for work sektor pendidikan melalui alokasi DSP untuk pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Lalu pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir. Lalu percepatan tunjangan guru serta dukungan operasional sekolah terdampak. Kemudian pelaksanaan pendidikan kebencanaan dan penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
(tsy/idn)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5473258/original/062222800_1768395966-Screenshot_20260114_164206_Gallery.jpg)
