Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tahun 2026 Relatif Mudah Dicapai

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen tahun 2026 dinilai relatif mudah dicapai karena kuatnya peran sektor swasta dan konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani, mengatakan sektor swasta memegang peranan sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan, kontribusi APBN terhadap PDB hanya sekitar 8,7 persen, sementara investasi mencapai sekitar 30 persen dan konsumsi mendominasi dengan porsi 57 persen.

"Jadi ini menunjukkan bahwa kenapa Indonesia untuk 5% [pertumbuhan ekonomi] saja. Kalau tadi saya diskusi dengan beberapa teman, pemerintah tidur aja 5% itu bisa tumbuh. Itu adalah peran daripada sektor swasta dan tentunya adalah masyarakat," ucap Aviliani pada acara Global and Domestic Economic Outlook, di Gedung Kadin, Jakarta, Kamis (15/1).

Aviliani menilai dominasi investasi dan konsumsi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di level 5 persen terjadi secara natural. Namun, ia mengingatkan adanya persoalan struktural pada sisi konsumsi yang perlu menjadi perhatian serius.

"Memang dari sisi konsumsi yang kita perlu memperhatikan adalah kesenjangan yang terjadi. Karena dengan 5% tentu saja kontribusi terbesar masih pada kelas atas dan menengah atas. Mereka punya kontribusi 70% dari total konsumsi yang ada dalam PDB," jelasnya.

Di sisi lain, kelompok menengah bawah yang jumlahnya mencapai sekitar 75 juta orang justru mengalami penurunan pendapatan dan hanya menyumbang 17 persen konsumsi terhadap PDB.

"Sedangkan yang sekarang sudah punya masalah yaitu menengah bawah yang mereka punya penurunan pendapatan. Itu mereka kontribusinya hanya sebesar 17%. Tapi orangnya jumlahnya 75 juta orang gitu," kata Aviliani.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar buat sektor swasta, termasuk Kadin, untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja agar kelompok menengah bawah dapat naik kelas secara ekonomi.

"Nah inilah yang sebenarnya menjadi PR kita bersama di sektor swasta dalam hal ini adalah anggota kadir. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja agar yang 75 juta yang 17% tadi dia bisa naik kelas menjadi ikut yang 70%," ujarnya.

Di samping itu, kelompok masyarakat terbawah yang berjumlah sekitar 25 juta orang dinilai relatif tak menghadapi persoalan besar karena mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.

"Sedangkan yang di bawah yang sekitar 25 juta yaitu yang mereka mendapatkan BLT dari pemerintah. Jadi mereka tidak terlalu punya masalah kontribusinya adalah 13%. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya yang 17% tadi," katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal International Economic Association, Lili Yan Ing, menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,4 persen tahun 2026 masih memungkinkan dicapai, namun tak bisa terus bergantung pada konsumsi rumah tangga.

"Sebetulnya begini, perekonomian Indonesia 50 persen kalau kita lihat 25 tahun terakhir ya, itu PDB Indonesia atau total GDP Indonesia 50 persen itu disumbang oleh konsumsi," kata Lili.

Katanya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui peningkatan investasi, ekspor, dan peran sektor swasta.

"Untuk pemerintah apakah bisa 5 persen? Tentu saja bisa bila pemerintah melakukan ekstra untuk melakukan reformasi terutama di bidang ekspor, impor dan juga investasi," tutur dia.