DEPOK (Realita) - Wali Kota Depok Supian Suri melakukan perombakan jajaran birokrasi dengan melantik 136 Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk 18 pejabat Eselon II setingkat kepala dinas, untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Supian Suri menegaskan, rotasi dan pelantikan pejabat tersebut merupakan upaya penyegaran organisasi sekaligus langkah konkret untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan waktu dan tingginya ekspektasi masyarakat.
Baca juga: Kolaborasi UI dan Pemkot Depok Fokus Infrastruktur, SDM, hingga Peluang Kerja
“Ya pasti upaya kita melakukan rotasi ini sebagai penyegaran. Yang kedua, harapan-harapan terhadap target-target yang ingin kita capai karena waktu kita sangat mepet untuk mewujudkan harapan masyarakat Kota Depok,” ucap Supian Suri kepada wartawan Kamis (15/1/2026).
Ia meyakini formasi baru yang dilantik dapat mendorong percepatan realisasi program prioritas di berbagai sektor pembangunan.
“Saya meyakini insya Allah dengan formasi yang baru banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang pada jabatan sebelumnya sudah bekerja sangat maksimal, dan kini kita lakukan penyegaran untuk menjalankan jabatan-jabatan yang baru,” jelasnya.
Terkait masih adanya sejumlah jabatan strategis yang belum terisi, seperti Kepala Dinas PUPR, DLHK, dan BKPSDM, Supian Suri memastikan pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Nanti mungkin kita akan open bidding atau melakukan upaya lain. Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BKN terhadap kekosongan jabatan ini,” paparnya.
Sambil menunggu proses tersebut, jabatan-jabatan kosong akan diisi oleh pelaksana tugas.
“Sementara kita akan PLT-kan kepada sekretaris dinas masing-masing untuk posisi jabatan yang kosong,” bebernya.
Supian Suri menegaskan seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi berkala, khususnya dalam enam bulan pertama masa jabatan.
“Yang pasti, ini akan kami evaluasi enam bulan. Misalnya terkait Dinas Rumkim, ini punya tanggung jawab besar,” terangnya.
Ia juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang menjadi fokus utama pemerintahannya, terutama di sektor infrastruktur.
Salah satunya adalah pembebasan lahan Jalan Raya Abdul Wahab sebagai kelanjutan pembangunan Jalan Enggram dan Jalan Pemuda.
Baca juga: Warga Depok Dapat Akses Fasilitas Publik Baru di Awal Tahun, Ini Daftarnya
“Kita punya tanggung jawab membebaskan Jalan Raya Abdul Wahab. Setelah Enggram dan Pemuda beres, Jalan Abdul Wahab menjadi target, karena tidak cukup hanya membebaskan lahan Pemuda dan Enggram,” ungkapnya.
Selain itu, proyek pembangunan underpass Citayam turut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembebasan lahan dan peran Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim).
“Begitu juga dengan PUPR, banyak tugas pembangunan Jalan Enggram dan Pemuda yang menjadi tanggung jawab dinas tersebut,” katanya.
Di sektor pendidikan, Supian Suri menekankan pentingnya optimalisasi program wajib belajar, termasuk penguatan pendidikan anak usia dini.
“Dinas Pendidikan hari ini memiliki tanggung jawab terhadap PAUD sebagai bagian dari belajar 13 tahun. PAUD dan TK/RA yang ada di Kota Depok harus kita maksimalkan,” tegasnya.
Seluruh target pembangunan tersebut, lanjut Supian Suri, akan dituangkan secara terukur melalui perjanjian kinerja masing-masing perangkat daerah.
“Target-target ini nanti akan kita turunkan dalam perjanjian kinerja, sehingga bisa kita ukur per enam bulan apakah bisa maksimal atau perlu pertimbangan lain ke depannya,” tuturnya.
Baca juga: Modus Debt Collector Palsu Terbongkar, Empat Begal di Depok Ditangkap Polisi
Dengan dilantiknya 18 kepala dinas, Supian Suri menekankan pentingnya kerja tim dan orkestrasi lintas perangkat daerah untuk menjawab tantangan pembangunan Kota Depok.
“Saya dengan dukungan Forkopimda dan Pak Sekda meminta agar benar-benar membangun teamwork yang kuat dan terus melakukan evaluasi,” jelasnya.
Supian Suri juga mengakui tantangan fiskal yang dihadapi Pemkot Depok tidak ringan, terutama akibat berkurangnya dana transfer daerah.
“Di satu sisi ada pengurangan dana transfer daerah yang tidak kecil, sementara di sisi lain harapan masyarakat Depok sangat besar, khususnya terkait infrastruktur,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemkot Depok akan melakukan penyesuaian anggaran dengan menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
“Kita harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar sehingga pasti ada pengurangan pada anggaran-anggaran sebelumnya di masing-masing perangkat daerah. Prioritas kebutuhan Kota Depok, khususnya infrastruktur, menjadi tanggung jawab utama saya,” tutupnya.hry
Editor : Redaksi
