Oleh : Pipip A Rifai Hasan; pengajar di Program Magister Studi Islam, Universitas Paramadina, dan Ketua Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penculikan Presiden Nicolas Maduro tidak dapat dilepaskan dari pola panjang kebijakan luar negeri AS yang bercorak intervensi dan dominasi global. Pola ini telah berlangsung lebih dari tujuh dekade, melampaui rangkaian pergantian rejim dan partai politik di Washington.
Ironisnya, kebijakan tersebut tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, meskipun ia kerap mengkritik pendekatan intervensionis pemerintahan sebelumnya.
Dalam berbagai kesempatan, Trump menegaskan komitmennya pada prinsip “America First”, yang memprioritaskan kepentingan rakyat Amerika Serikat di atas agenda globalisme dan penyebaran demokrasi ke luar negeri. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai presiden pembawa perdamaian. Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan bahwa keberhasilan Amerika tidak hanya diukur dari perang yang dimenangkan, tetapi juga dari perang yang diakhiri—atau bahkan tidak pernah dilakukan.
Namun, realitas kebijakan menunjukkan adanya jarak antara retorika dan praktik. Intervensi militer dan politik tetap menjadi instrumen utama, baik di bawah pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat. Demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan kerap dijadikan justifikasi moral. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering memicu ketidakstabilan, melemahkan institusi lokal, dan meninggalkan konflik berkepanjangan di negara-negara sasaran.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Sejarah kebijakan luar negeri AS mencatat keterlibatan dalam upaya perubahan rejim di puluhan negara, termasuk campur tangan dalam proses elektoral. Demokrasi dipromosikan sebagai nilai universal, tetapi implementasinya kerap diiringi kepentingan geopolitik dan ekonomi. Akibatnya, tidak sedikit negara yang justru terperosok dalam krisis politik, sosial, dan kemanusiaan yang sulit dipulihkan.
Intervensi AS di Timur Tengah menjadi contoh paling nyata. Upaya membangun demokrasi di kawasan tersebut telah berujung pada konflik panjang di Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, Somalia, dan Sudan. Stabilitas yang dijanjikan tak kunjung terwujud, sementara biaya kemanusiaan dan politik terus meningkat.
Retaknya Konsensus Politik
Persoalan lain yang kerap menuai kritik adalah penerapan standar ganda yang memantik ketidakkonsistenan dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Amerika Serikat dikenal vokal mengkampanyekan kebebasan, tetapi pada saat yang sama memberikan dukungan politik dan militer kepada sejumlah negara sekutu yang menghadapi melanggar HAM. Dukungan kuat terhadap Israel, di tengah konflik Gaza yang terus menimbulkan korban sipil dan kehancuran infrastruktur, menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan.
Menariknya, kritik tersebut tidak hanya datang dari kalangan progresif atau oposisi politik, tetapi juga dari basis pendukung Trump sendiri, khususnya kelompok MAGA (Make America Great Again). Sejumlah tokoh dan komentator konservatif mempertanyakan besarnya bantuan keuangan dan militer AS kepada Israel, yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
Fenomena ini mencerminkan perubahan sikap di kalangan konservatif muda. Mereka semakin skeptis terhadap kebijakan luar negeri tradisional Partai Republik dan mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Bagi kelompok ini, prinsip “America First” seharusnya diwujudkan dalam kebijakan yang lebih berfokus pada kesejahteraan domestik dan penghindaran keterlibatan berkepanjangan dalam konflik luar negeri.
Sejumlah jajak pendapat memperkuat indikasi pergeseran tersebut. Survei akhir 2025 menunjukkan mayoritas Republikan muda lebih memilih kandidat yang memprioritaskan isu domestik, seperti penurunan biaya hidup, dibanding kandidat yang mendukung pendanaan besar dan jangka panjang untuk Israel. Penolakan terhadap perpanjangan bantuan militer juga meningkat di kelompok usia ini.
Pandangan generasi muda Republik terhadap Israel pun menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Simpati terhadap penderitaan warga sipil Palestina mulai lebih banyak disuarakan, seiring meningkatnya akses informasi dan liputan konflik melalui berbagai platform media. Perubahan persepsi ini juga tercermin dalam sikap publik terhadap intervensi AS di Venezuela, yang cenderung direspons dengan kehati-hatian dan kekhawatiran akan keterlibatan yang berlarut-larut.
Tantangan dan Harapan Arah Baru
Di kalangan elite politik, pergeseran sikap publik ini menimbulkan kegelisahan tersendiri. Baik Partai Republik maupun Demokrat mulai menyadari bahwa dukungan generasi muda terhadap kebijakan luar negeri lama tidak lagi dapat dianggap pasti. Perdebatan mengenai peran media sosial, arus informasi global, dan pembentukan opini publik pun semakin mengemuka.
Meski demikian, perubahan mendasar dalam arah politik luar negeri Amerika Serikat tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Kepentingan strategis dan pengaruh global masih menjadi landasan utama. Dukungan terhadap Israel dan pendekatan keras terhadap negara-negara tertentu kemungkinan besar akan berlanjut.
Namun, meningkatnya kesadaran dan sikap kritis publik—terutama generasi muda—menjadi faktor penting yang berpotensi membentuk kebijakan di masa depan. Publik yang lebih tercerahkan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dapat membuka ruang bagi pendekatan luar negeri yang lebih mengedepankan diplomasi, hukum internasional, dan penyelesaian damai konflik global.
