Komisi III DPR Dukung Polri Ungkap Kasus Gagal Bayar DSI: Telusuri Asetnya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mendukung langkah Bareskrim Polri dalam penanganan perkara gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) agar dilakukan secara menyeluruh. Dia meminta kasus ini tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pada pengungkapan alur dana serta pemulihan kerugian yang dialami para korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Rano saat memimpin Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI. Rapat digelar untuk mendalami kasus gagal bayar DSI yang telah menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, khususnya para lender atau pemberi dana.

Menurut Rano, Komisi III DPR RI memandang perkara DSI tidak dapat diletakkan semata-mata sebagai sengketa keperdataan atau risiko bisnis. Ia menegaskan bahwa pola penghimpunan dana, penggunaan sarana digital, serta janji keuntungan tinggi yang tidak terealisasi menunjukkan adanya indikasi kuat penipuan dan kejahatan keuangan berbasis digital.

"Kalau kita lihat secara utuh, perkara DSI ini tidak bisa hanya diposisikan sebagai sengketa perdata atau risiko bisnis biasa. Pola penghimpunan dananya, penggunaan platform digital, sampai janji keuntungan tinggi yang ternyata tidak terealisasi, semua itu menunjukkan ada indikasi kuat penipuan dan kejahatan keuangan berbasis digital," ujar Rano dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026)

Rano mengungkapkan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas PASTI, sepanjang 2017-2024 telah dihentikan lebih dari 13.000 entitas keuangan ilegal, dengan total kerugian masyarakat mencapai lebih dari Rp 139 triliun. Dia menyebut modus yang digunakan relatif serupa, yakni memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menghimpun dana masyarakat secara masif dengan iming-iming keuntungan tinggi.

Ia menilai fenomena tersebut tercermin dalam sejumlah perkara besar yang pernah ditangani aparat penegak hukum, seperti Binary Option Binomo tahun 2022 dan Robot Trading Fahrenheit tahun 2022-2023, serta kasus investasi digital yang baru-baru ini mencuat ke publik dan melibatkan figur publik Timothy Ronald.

Dia menyebut kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana narasi edukasi finansial, personal branding, dan kepercayaan publik dapat dimanfaatkan dalam praktik investasi digital yang bermasalah.

"Kalau kita lihat polanya, dari Binomo, Fahrenheit, sampai yang terbaru melibatkan influencer kayak Timothy Ronald, semuanya menunjukkan satu benang merah. Di situ ada potensi penyesatan informasi, penyalahgunaan kepercayaan publik, dan tentu saja aliran dana yang harus ditelusuri secara hukum," kata Rano.

Dalam berbagai perkara investasi digital tersebut, lanjut Rano, Bareskrim Polri telah menunjukkan peran penting tidak hanya dalam proses pidana, tetapi juga dalam penelusuran dan penyitaan aset sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian korban. Pendekatan ini, menurutnya, perlu terus diperkuat dan menjadi standar dalam penanganan kasus serupa, termasuk perkara DSI.

"Komisi III DPR RI mendorong agar penegakan hukum tidak berhenti di penetapan tersangka saja. Yang jauh lebih penting, bagaimana ada langkah konkret untuk menelusuri aset dan mengembalikan kerugian masyarakat. Itu bagian dari keadilan yang harus dirasakan langsung oleh para korban," tegasnya.

Rano juga menyoroti tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, terutama terkait penggunaan aset kripto dan sistem pembayaran digital yang bersifat lintas negara. Ia merujuk pada data PPATK yang mencatat bahwa pada periode 2022-2023, transaksi aset kripto yang terindikasi terkait penipuan, judi daring, dan pencucian uang mencapai puluhan triliun rupiah, dengan pola transaksi berlapis dan lintas yurisdiksi.

(lir/ygs)