GenPI.co - Pengamat kebijakan dan politik Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyebut Pilkada melalui DPRD, tak menjamin menekan anggaran penyelenggaraan.
Andhyka mengatakan biaya penyelenggaraan pada Pilkada melalui DPRD berpeluang berputar dan masuk ruang transaksi para elite.
“Tak ada jaminan Pilkada melalui DPRD lebih murah dibanding secara langsung,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/1).
Menurut dia, Pilkada melalui DPRD juga lebih berisiko memunculkan praktik korupsi. Sebab, potensi transaksi tersentral pada ranah elite.
Andhyka menilai efisiensi anggaran, tidak bisa dijadikan alasan dasar mengganti sistem Pilkada secara langsung menjadi melalui DPRD.
Dia mengingatkan legitimasi kekuasaan pada hakikatnya lahir melalui kehendak rakyat. Ketika Pilkada melalui DPRD digulirkan, maka hanya mengorbankan hak pilih rakyat.
“Kalau alasan ini (efisiensi) menjadi yang utama untuk mengubah sistem, maka relevansinya menjadi lemah secara demokratis,” ujarnya.
Andhyka tak membantah Pilkada secara langsung, menelan banyak biaya, waktu lama, dan energi yang besar.
Dia mengatakan untuk menekan biaya Pilkada secara langsung, maka bisa melalui perbaikan sistem pemilihan. Baik tata kelola politik, hingga penyelenggaraan pemilihannya.
“Perlu penyedernaan desain pemilihan kepala daerah, sinkronisasi jadwal, serta digitalisasi administrasi,” ucapnya. (ant)
Jangan lewatkan video populer ini:
