JAKARTA, KOMPAS.com – Buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh, dan FSPMI menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Diwarnai guyuran hujan deras sejak pagi, aksi yang bermula di depan Gedung DPR/MPR RI Senayan ini membawa sejumlah isu krusial, mulai dari tuntutan ekonomi yang mencekik pekerja Ibu Kota hingga penolakan keras terhadap manuver politik Pilkada via DPRD.
Namun, upaya massa buruh untuk bertemu anggota DPR RI gagal karena para wakil rakyat tersebut justru telah meninggalkan gedung.
Tuntutan para buruhPresiden KSPI Said Iqbal menyoroti ironi Jakarta sebagai kota metropolitan dengan biaya hidup selangit, namun menetapkan upah yang tidak manusiawi.
"DKI ini kota internasional. DKI ini pendapatan per kapitanya menurut Bank Dunia itu adalah di atas Moskow, Beijing, Kuala Lumpur, dan di atas Hanoi, Bangkok," ujar Said di lokasi, Kamis.
Baca juga: Massa Buruh Kecewa: Diundang Masuk Gedung DPR, tapi Anggota Dewan Sudah Pulang
Namun, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini sebesar Rp 5,73 juta, buruh di Jakarta disebut mengalami defisit atau "nombok" sekitar Rp 160.000 per bulan jika mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Buruh pun menuntut revisi UMP DKI 2026 menjadi Rp 5,89 juta, bahkan menantang untuk melihat realitas pekerja di kawasan elit seperti SCBD.
Baca juga: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Buruh: Pemimpin Dipilih Rakyat Saja Tak Mau Dengar Aspirasi
"Coba saja teman-teman media tanya ke masyarakat Jakarta tuh, yang di SCBD, yang di Thamrin, yang Sudirman. Berapa (kebutuhan hidupnya)? Ada yang Rp 10 juta, ada yang Rp 15 juta bilangnya," ucap Said.
Said juga menawarkan solusi alternatif bagi Pemprov DKI Jakarta apabila tak sanggup menaikkan UMP karena alasan ketidakmampuan industri tertentu.
Menurutnya, subsidi upah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa menjadi solusi alternatif.
"Kalau alasannya masih ada pabrik yang tidak mampu di Jakarta seperti daerah Cilincing, kalau gitu subsidi upah dong," ucapnya.
Menurut dia, subsidi ini menjadi solusi yang menguntungkan bagi seluruh pihak.
Di satu sisi, industri yang rentan tidak semakin terbebani, tetapi daya beli buruh tetap terjaga di tengah tingginya biaya hidup Jakarta.
"Kalau kamu sebagai Gubernur tidak mau pabrik tutup, dan juga buruh, karyawan, pekerja, orang-orang yang kerja di gedung-gedung bertingkat ini juga enggak susah, subsidi upah dong," kata dia.
Ia pun menyodorkan angka subsidi sebesar Rp 200.000 selama satu tahun untuk menutupi selisih angka dari KHL sebesar Rp 5,89 juta.
