JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Eko Wahyudi mengatakan, keputusan pemerintah memperpanjang waktu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga 31 Januari 2026 adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional, khususnya beras, di tengah potensi gejolak harga pada awal tahun.
Dia menilai, kebijakan ini sangat dibutuhkan, mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang sangat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.
Maka dari itu, dia berpandangan bahwa perpanjangan penyaluran beras SPHP mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Apalagi, kata Eko, momentum pergantian tahun kerap diiringi kenaikan harga akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan, sehingga intervensi pemerintah melalui SPHP masih sangat dibutuhkan.
Baca juga: Mentan Diminta Pasok Beras Bulog Cadangan ke Lokasi Bencana Sumatera Selama Tiga Bulan
“Perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus menahan lonjakan harga di pasar,” ujar Eko dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Eko menjelaskan, dari sudut pandang Komisi IV DPR, kebijakan SPHP harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dia mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga.
Karena itu, Eko mendorong Bulog dan instansi terkait untuk memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama periode perpanjangan ini.
“Komisi IV selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal,” jelasnya.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Nyatakan Tak Ada Opsi Haram soal Pilkada
Lebih jauh, Eko menilai perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sekaligus membantu pemerintah menjaga inflasi pangan.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan kepentingan petani, sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak merugikan harga gabah di tingkat produsen.
Eko juga menegaskan bahwa SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang.
Dia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi.
“SPHP adalah instrumen penting dalam kondisi tertentu, tetapi ketahanan pangan sejati hanya bisa dicapai jika produksi kuat, distribusi efisien, dan petani sejahtera. Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar benar-benar berpihak pada rakyat,” imbuh Eko.
Baca juga: Lender Dana Syariah Indonesia Sambangi DPR, Ngadu Jadi Korban Gagal Bayar
Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut, penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, perpanjangan telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Bapanas menggunakan skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Sarwo mengungkapkan, penyaluran SPHP beras tahun 2025 diperpanjang sebagai langkah antisipasi menghadapi fluktuasi harga pangan di pasca pergantian tahun.
"Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026,” kata Sarwo dalam keterangan resminya, Minggu (11/1/2026).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5473966/original/040697200_1768462829-ghigani.jpeg)
