Piala Dunia 2026 dan Pusaran Politik Global

Penulis: Fityan

TVRINews - London, Inggris

Turnamen sepak bola terbesar di bumi menghadapi tantangan etik dan ketegangan geopolitik dari Amerika Serikat hingga Timur Tengah .

Lima bulan menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, ajang yang disebut Gianni Infantino sebagai "pertunjukan terbesar di muka bumi" ini justru terjebak dalam kompleksitas politik global.

 Alih-alih menjadi pelarian dari realita, turnamen musim panas ini diprediksi akan menjadi cermin retaknya hubungan internasional di tahun 2026 kutip The Guardian Jumat 16 Januari 2026.

Isu hak asasi manusia dan ketidakstabilan politik membayangi sejumlah negara peserta dan tuan rumah. 

(Presiden Amerika Serikat Donald Trump Memegang Tropi Piala Dunia 2026 Di Washington (Foto: AP Sport/Jacquelyn Martin))

Amerika Serikat, sebagai salah satu penyelenggara, tengah menjadi sorotan terkait pengetatan kebijakan visa dan keberadaan petugas imigrasi bersenjata di berbagai kota. 

Sementara itu, gejolak domestik di Iran dan isu kemanusiaan di negara-negara kualifikasi lainnya menambah daftar panjang kekhawatiran etis sebelum peluit pertama ditiupkan.

Warisan Dilema Etika

Sejarah mencatat bahwa sepak bola tidak pernah benar-benar steril dari politik. Pada tahun 1978, Piala Dunia di Argentina tetap berlangsung di bawah bayang-bayang kediktatoran militer. Saat itu, Amnesty International meluncurkan kampanye bertajuk "Football yes – torture no" guna menekan rezim Jorge Videla.

Steve Cockburn, Kepala Olahraga dan Hak Asasi Manusia di Amnesty International, menjelaskan bahwa pendekatan saat ini telah bergeser. Sejak 2016, FIFA telah mengadopsi prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih menuai kritik tajam.

"Masyarakat ingin olahraga menjadi pelarian yang indah, namun kenyataannya sepak bola sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan dan kegagalan manusia sebagaimana industri lainnya," ujar Cockburn kepada koresponden  di The Guardian.

Netralitas di Tengah Tekanan

(Sebuah demonstrasi di Paris pada Mei 1978 menentang status Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia. (Foto:AFP/ Michel Clement))

Hingga saat ini, FIFA tetap berpegang teguh pada statuta resminya yang menyatakan bahwa organisasi tersebut harus tetap netral dalam urusan politik dan agama. 

Namun, keputusan bersama FIFA dan UEFA untuk melarang Rusia bertanding pasca-invasi ke Ukraina pada 2022 membuktikan bahwa tekanan politik luar negeri sering kali memaksa badan olahraga untuk bertindak di luar koridor teknis.

Nick McGeehan, Co-Director FairSquare, berpendapat bahwa narasi memisahkan olahraga dari politik adalah hal yang mustahil. 

"Kita perlu mengakui kekuatan sepak bola dan menggunakannya secara tepat dan efektif. Masalah besarnya adalah FIFA maupun IOC tidak memiliki aturan jelas tentang bagaimana menangani perkembangan geopolitik yang serius," tegasnya.

Simbolisme dan Harapan

Dr. Antoine Duval dari Asser International Sports Law Centre memberikan pandangan yang lebih pragmatis. 

Menurutnya, mengharapkan turnamen olahraga besar mampu mengubah sistem demokrasi sebuah negara adalah sebuah optimisme yang berlebihan. 

Ia merujuk pada contoh China, Rusia, dan Qatar yang dianggap tidak mengalami reformasi demokrasi yang signifikan setelah menjadi tuan rumah.

Namun, Duval menyarankan agar fokus dialihkan pada apa yang bisa dicapai dalam ruang lingkup turnamen itu sendiri: memastikan non-diskriminasi radikal dan perlindungan hak-hak dasar bagi mereka yang berpartisipasi.

"Piala Dunia adalah momen di mana kita harus memastikan ekspresi bebas dan perlindungan hak asasi manusia terlindungi sepenuhnya di ruang tersebut," ungkap Duval.

Meskipun kekuatan Piala Dunia seringkali hanya bersifat simbolis, bagi jutaan penggemar, simbol tersebut tetap menjadi sumber harapan di dunia yang semakin terfragmentasi.

Editor: Redaksi TVRINews