Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan telah mengajukan penambahan anggaran pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana Sumatera menjadi sekitar Rp 74 triliun, dari sebelumnya Rp 51,8 triliun sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Dody menjelaskan, sejak awal Kementerian PU memang menyusun kebutuhan anggaran pemulihan pada kisaran Rp 70 triliun hingga Rp 74 triliun. Saat ini, proses pengajuan anggaran tersebut tengah berjalan lagi seiring rampungnya rencana induk pemulihan infrastruktur.
“Jadi per hari ini, surat (pengajuan tambahan anggaran) sedang kita siapkan karena rencana induk sudah selesai. Kenapa nambah dari Rp 51 triliun? Karena tadi itu, ada tambahan (pembangunan) sabo dam baru,” kata Dody dalam Media Briefing Update Penanganan Bencana di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (16/1).
Ia menilai, peristiwa longsor yang terjadi di Gayo Lues menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengendalian sedimen, agar material seperti air, lumpur, dan kayu tidak sampai ke wilayah hilir, termasuk Aceh Tamiang. Atas dasar itu, pembangunan sabo dam tambahan dinilai perlu dilakukan.
“Apalagi jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam,” katanya.
Lebih lanjut, Dody merinci rencana pembangunan sabo dam di sejumlah wilayah, yakni sekitar 18 hingga 20 titik di Sumatra Barat, sekitar 30 titik di Aceh, serta kurang lebih 20 titik di Sumatra Utara.
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menyatakan keterbatasan alat berat menjadi salah satu kendala dalam pemulihan bencana Sumatra, terutama untuk pembersihan lumpur di kawasan seperti Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.
Menurutnya, penanganan di area permukiman tidak bisa menggunakan alat berat berukuran besar seperti PC 200–300, melainkan membutuhkan alat berat kecil seperti PC 60, 70, atau 75 yang jumlahnya terbatas dan sulit diperoleh.
“Makanya kemudian kita perbanyak (bantuan dari) padat karya ya otomatis padat karya. Namanya juga manusia, jadi prosesnya menjadi agak sedikit lambat tapi bukan berarti kita tidak berupaya untuk segera membereskan, tetap kita berupaya membereskan itu,” tutur Dody.
Ia juga mengungkapkan, hampir seluruh alat berat harus didatangkan dari berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa, Riau, hingga Kalimantan, yang tentu memerlukan waktu. Hal serupa terjadi pada penanganan jembatan, khususnya jembatan dengan kapasitas besar.
Dody mencontohkan pengadaan jembatan berbobot sekitar 50–55 ton yang harus dibeli dari Kalimantan dan dikirim ke Aceh melalui jalur laut karena tidak memungkinkan menggunakan pesawat. Proses pengiriman tersebut pun tidak bisa dilakukan secara langsung dan harus melalui beberapa pelabuhan transit.
“Jadi ya ada proses lah, tidak bisa simsalabim, perlu waktu penanganan makanya kemudian TNI pun kan turunnya juga, yang diturunkan juga puluhan ribu,” ucap Dody.
