Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga Aceh melonjak dari estimasi awal tembus Rp74 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa penyesuaian angka tersebut dipicu oleh adanya penambahan rencana pembangunan infrastruktur pengendali sedimen atau sabo dam di sejumlah titik rawan guna mencegah dampak bencana serupa di masa depan.
"Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp70 triliun sampai Rp74 triliun. Saat ini surat sedang kita siapkan karena rencana induknya sudah selesai untuk kemudian di-submit ke Bappenas," ujar Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (16/1/2026).
Dody turut menekankan bahwa penanganan bencana di Sumatra saat ini bukan sekedar membuka akses jalan semata. Melainkan, turut mengembangkan sistem perlindungan hulu ke hilir.
Sejalan dengan hal itu, Dody memastikan bahwa peningkatan kebutuhan anggaran tersebut terjadi karena perluasan cakupan mitigasi.
"Kejadian di Gayo Lues itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam atau check dam, sebelum air atau sedimen dan kayu sampai ke hilir," jelasnya.
Baca Juga
- Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra Dikebut Jelang Ramadan
- Libur Nataru 2025, Trafik Lalu Lintas Tol Trans Sumatra Melonjak 41,88%
- PU Kebut Konstruksi Huntara Usai Bencana Sumatra, Begini Progresnya
Sementara itu, berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik rencana pembangunan, Sumatra Utara (20 titik) dan Sumatra Barat (20 titik).
Adapun, mengacu dalam proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.
"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.
