Pantau - Prancis akan mengirimkan aset darat, laut, dan udara ke Greenland dalam beberapa hari mendatang untuk memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut.
Pengiriman ini bertujuan mendukung satuan militer Prancis yang telah lebih dulu tiba di Greenland guna mengikuti latihan militer bersama sekutu NATO.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 15 Januari 2026, di hadapan personel militer di sebuah pangkalan udara Prancis dekat Marseille.
"Tim militer Prancis pertama sudah berada di lapangan dan akan diperkuat dengan aset darat, udara, dan laut dalam beberapa hari mendatang," ungkapnya.
Ketegangan Meningkat Akibat Klaim Teritorial ASLangkah militer Prancis ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan akibat klaim teritorial Amerika Serikat atas Greenland.
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat, dengan alasan kepentingan strategis bagi keamanan nasional serta untuk menghadapi pengaruh China dan Rusia.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran dari pihak Denmark dan otoritas Greenland.
Mereka memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba mengambil alih Greenland dan menegaskan pentingnya menjaga integritas teritorial yang selama ini dijalankan bersama.
Denmark dan NATO Tingkatkan Kehadiran di GreenlandSehari sebelumnya, pada Rabu, 14 Januari 2026, Kementerian Pertahanan Denmark mengumumkan rencana untuk memperkuat kehadiran militer di Greenland.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dengan sekutu NATO, termasuk peningkatan intensitas latihan militer di wilayah tersebut.
Presiden Macron memastikan bahwa Prancis akan aktif terlibat dalam latihan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap aliansi dan keamanan kawasan Arktik.
Sumber militer yang dikutip oleh penyiar BFMTV melaporkan bahwa sekitar 15 tentara Prancis telah lebih dulu tiba di Greenland sebagai bagian dari misi ini.
Status Greenland dan Hubungannya dengan DenmarkGreenland merupakan bekas koloni Denmark hingga tahun 1953, sebelum kemudian resmi menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.
Sejak memperoleh status otonomi pada tahun 2009, Greenland memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri serta menetapkan kebijakan dalam negeri secara mandiri.
Namun, dalam hal pertahanan dan kebijakan luar negeri, wilayah ini masih berada di bawah yurisdiksi pemerintah Denmark.
