JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga gubernur wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kompak menghadiri rapat secara langsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (15/1/2026).
Mereka hadir untuk membahas penanganan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025, yang meluluhlantakkan roda ekonomi, menimbulkan korban jiwa, dan memberikan tekanan besar pada fiskal daerah.
Mengawali rapat, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti masalah keuangan daerah. Ia mengeluhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang tercekik setelah pengalihan anggaran sebesar Rp 430 miliar digunakan untuk penanganan bencana.
Baca juga: Gubernur Aceh Ungkap Jembatan Antardesa Belum Tersentuh Perbaikan, Warga Menyeberang Sungai Pakai Rakit
"Mohon izin Pak, mungkin angka Rp 430 miliar ini bisa lebih kami besarkan (ditambah anggarannya) kalau memungkinkan," katanya dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Bobby juga meminta agar transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak dipotong, sehingga Sumut bisa menerima TKD penuh seperti sebelumnya sebelum adanya kebijakan efisiensi. Ia menekankan, 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara membutuhkan anggaran memadai untuk menjalankan pelayanan publik.
Ia menyebut pengalihan anggaran pascabencana berdampak besar secara finansial bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.
Lebih dari Rp 275 miliar telah digunakan untuk perbaikan infrastruktur, Rp 1,6 miliar untuk pemulihan bidang informatika, Rp 21 miliar untuk pemulihan pendidikan, dan Rp 110 miliar untuk bantuan pemulihan fasilitas kesehatan.
Sumatera Barat: TKD tak dipotongHal senada disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang meminta agar dana TKD tidak dipotong. Penanganan bencana di Sumatera Barat juga membutuhkan dana besar.
"Memang benar bahwasanya penanganan bencana di Sumatera ini adalah penanganan dari Pusat. Maka oleh sebab itu, harapan kami dukungan dana juga dari pusat, yang pertama adalah dana TKD kami ini perlu dikembalikan (seperti sebelum efisiensi)," kata Mahyeldi.
Baca juga: Geser APBD Rp 430 Miliar untuk Bencana, Gubernur Bobby Minta TKD Dikembalikan
Ia juga menyarankan agar anggaran pemulihan rumah warga terdampak bencana diberikan dengan pagu yang sama. Saat ini, BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan pagu anggaran berbeda.
“Harga rumah rusak berat dengan BNPB berbeda dengan Kementerian Perumahan Permukiman. Nilai besaran jumlah yang akan dibiayai berbeda. Maka oleh sebab itu, kalau bisa disamakan saja, Pak,” ujar Mahyeldi.
“Mungkin diambil saja data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak. Supaya sama semuanya, nanti beda menteri, beda harga. Ini kan juga repot dijawab nanti di lapangan,” tambahnya.
Aceh kewalahanAspirasi berbeda datang dari Aceh, yang dipimpin Muzakir Manaf alias Mualem, karena wilayah ini tidak mengalami pemotongan TKD.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan TKD secara penuh untuk Aceh sebagai wilayah terdampak paling besar dalam bencana Sumatera.
Namun, Mualem tetap menghadapi persoalan, terutama terkait produktivitas pangan dan pencetakan sawah baru. Lebih dari 50.000 hektare sawah tertutup endapan lumpur pascabanjir.
Baca juga: Peringatan BMKG Jadi Alarm, Gubernur Mahyeldi Wanti-wanti Risiko Banjir di Sumbar
