Penulis: Fityan
TVRINews - Washington DC
Gedung Putih mengumumkan pembentukan "Board of Peace" yang melibatkan tokoh internasional untuk mengawasi rekonstruksi dan stabilitas pasca-perang di Gaza.
Administrasi Donald Trump secara resmi mengumumkan jajaran anggota pendiri "Board of Peace" (Dewan Perdamaian) untuk Gaza.
Nama-nama besar seperti Sekretaris Negara AS Marco Rubio dan mantan Perdana Menteri Inggris Sir Tony Blair ditunjuk untuk mengisi kursi dewan eksekutif tersebut.
Dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada hari Jumat 16 Januari 2026, dewan ini merupakan bagian inti dari rencana 20 poin Presiden Trump untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas.
Selain Rubio dan Blair, panel ini juga diperkuat oleh utusan Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner.
Misi Rekonstruksi dan Stabilitas
(Kondisi di jalan perbatasan gaza (Foto: BBC News))
Dewan ini dibentuk dengan mandat untuk mengawasi tata kelola sementara serta memimpin upaya rekonstruksi besar-besaran di wilayah kantong tersebut.
Trump, yang akan menjabat langsung sebagai ketua dewan, menyebut badan ini sebagai "Dewan paling bergengsi yang pernah dibentuk."
Anggota pendiri lainnya mencakup tokoh-tokoh dari sektor finansial dan keamanan, termasuk Kepala World Bank Ajay Banga, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, serta Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
"Setiap anggota memiliki portofolio yang sangat krusial bagi stabilisasi dan keberhasilan jangka panjang Gaza," tulis pernyataan resmi Gedung Putih.
Sinergi dengan Otoritas Lokal
Untuk operasional di lapangan, dewan ini akan berkoordinasi dengan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina.
Nickolay Mladenov, mantan utusan Timur Tengah PBB, ditunjuk sebagai perwakilan dewan yang akan bertugas langsung di Gaza untuk menjembatani komunikasi dengan NCAG.
Selain itu, Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers akan memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) guna melatih kepolisian Palestina dan memastikan terciptanya lingkungan yang bebas teror.
Tantangan di Tengah Gencatan Senjata yang Rapuh
Langkah diplomatik ini muncul saat rencana perdamaian AS memasuki fase kedua, yang mencakup demiliterisasi penuh Gaza dan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata.
Steve Witkoff menegaskan bahwa AS mengharapkan kepatuhan penuh dari semua pihak. "Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini akan membawa konsekuensi serius," tegas Witkoff, merujuk pada pengembalian sisa tawanan Israel.
Meskipun kesepakatan fase pertama telah dimulai sejak Oktober lalu mencakup gencatan senjata dan pertukaran sandera situasi di lapangan tetap kritis. PBB melaporkan kondisi kemanusiaan masih sangat memprihatinkan, sementara pelanggaran gencatan senjata terus dilaporkan oleh kedua belah pihak.
Konflik yang dipicu oleh serangan 7 Oktober 2023 ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan hebat, dengan data kementerian kesehatan setempat mencatat lebih dari 71.000 korban jiwa di pihak Gaza hingga saat ini.
Editor: Redaksi TVRINews
