Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kebutuhan beras di wilayah tersebut mencapai sekitar 202.000 ton per tahun. Namun, ketersediaan pasokan berpotensi terganggu apabila jalur distribusi menghadapi masalah.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Harus Pratamura mengatakan seluruh pasokan beras Kepri masih bergantung pada daerah penghasil di luar wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan sentra produksi beras nasional lainnya.
“Kepri bukan daerah penghasil beras. Karena itu, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor krusial,” ujar Nyanyang dalam kegiatan Business Matching Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Graha Kepri, Batam, Jumat (16/1/2025).
Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras. Kondisi geografis Kepri yang didominasi wilayah laut juga menyebabkan daerah tersebut tidak memiliki produksi beras sendiri.
“Jadi kalau jalur distribusi ada gangguan, efek dominonya di Kepri sangat terasa,” kata dia.
Nyanyang menekankan pentingnya kelancaran distribusi melalui jalur laut. Hambatan transportasi dinilai dapat memengaruhi ketersediaan stok di pasar dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Baca Juga
- Bulog Malang Target Serap Beras 76.079 Ton Tahun Ini
- Harga Pangan Jumat (16/1): Beras-Daging Ayam Turun, Telur Naik
- Stok Beras Bulog Capai 3,36 Juta Ton, Bapanas Pastikan Tak Perlu Impor
“Distribusi menjadi kunci karena Kepri wilayah kepulauan. Gangguan distribusi dapat langsung berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan harga,” ujarnya.
Pemprov Kepri bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait terus memantau stok dan harga beras sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menilai ketergantungan Kepri terhadap pasokan beras dari luar daerah perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadikan distribusi sebagai faktor penentu dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.
“Kami harus jujur mengakui bahwa Kepri bukan daerah penghasil beras. Karena itu, kelancaran jalur distribusi, khususnya transportasi laut, menjadi urat nadi ketahanan pangan di daerah ini. Sedikit saja ada gangguan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Wahyu.
Ia menilai langkah Pemprov Kepri dalam memantau stok dan harga beras sudah tepat, tetapi langkah ini perlu disertai dengan penguatan kerja sama antardaerah penghasil serta kesiapan logistik.
“DPRD Kepri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bulog, dan pelaku usaha distribusi. Selain itu, upaya diversifikasi pangan lokal juga perlu terus didorong sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan,” katanya.
Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras di gudang-gudang Bulog di Kepri saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan sekitar tiga hingga empat bulan ke depan. Stok beras di Gudang Bulog Batam tercatat sekitar 3.097 ton, sementara di Gudang Bulog Karimun sekitar 184 ton. Selain itu, stok beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Batam dan Karimun mencapai sekitar 2.630 ton.
Adapun cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Tanjungpinang tercatat sekitar 2.000 ton dan diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan.
