Ekonomi RI 2026: Stabilitas Defensif Menuju Transformasi Produktif

Sepanjang tahun 2025, pemerintah berhasil menjaga perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5%, inflasi terkendali pada rentang 2,5%-3,0%, dan stabilitas fiskal tidak terganggu meskipun tekanan global meningkat. Stabilitas ini patut diapresiasi. Namun apakah stabilitas tersebut cukup untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh?

Indonesia saat ini terjebak dalam stabilitas defensif: Negara bekerja keras menahan guncangan melalui APBN, subsidi, dan intervensi pasar, tetapi belum mengorkestrasi transformasi produktif.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka kolaborasi pemerintah-swasta berbasis pembagian risiko, di mana negara menyerap risiko awal dan menciptakan kepastian, sementara sektor swasta mengubahnya menjadi ekspansi produktif dan penciptaan kerja. Tanpa pergeseran peran ini, target pertumbuhan 8 persen akan sulit tercapai.

Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi lebih dari 54% terhadap produk domestik bruto. Namun, konsumsi bertahan bukan karena pendapatan riil meningkat, melainkan karena rumah tangga berusaha bertahan di tengah tekanan biaya hidup. Ekonomi tidak jatuh, tetapi juga tidak benar-benar bergerak maju-sebuah ciri pertumbuhan defensif.

Tekanan terhadap daya beli terlihat dari struktur inflasi. Secara agregat inflasi terkendali, tetapi kelompok makanan dan minuman konsisten menjadi kontributor utama inflasi bulanan.

Pemerintah merespons melalui subsidi pangan, operasi pasar Bulog, dan bantuan sosial. Kebijakan ini efektif menahan gejolak jangka pendek. Namun inflasi ditekan di hilir, sementara sisi produksi tetap rapuh. Rumah tangga mempertahankan konsumsi dengan mengorbankan tabungan-sebuah sinyal kerentanan struktural.

Dalam konteks ini, program Makan Bergizi Gratis mencerminkan menguatnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, manfaatnya signifikan.

Namun bagi pertumbuhan 2026, pertanyaan kuncinya adalah apakah belanja besar ini hanya berputar sebagai konsumsi, atau mampu ditarik menjadi pengungkit produksi pangan domestik. Tanpa keterkaitan dengan petani lokal, koperasi produksi, dan UMKM pangan, program ini berisiko memperbesar belanja tanpa memperbaiki struktur ekonomi.

Demikian pula, Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis. Investasi pendidikan dan kesehatan adalah fondasi produktivitas jangka panjang. Namun pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa modal manusia tidak otomatis memperkuat daya beli jangka menengah tanpa kebijakan penciptaan kerja produktif. Pendidikan dan kesehatan necessary but not sufficient.

Di sisi fiskal, APBN 2025 kembali menunjukkan wajah negara sebagai penyangga ekonomi. Perlindungan sosial, subsidi energi dan pangan, serta belanja rutin menjaga ekonomi tetap bergerak. Namun komposisi belanja masih lebih dominan menopang konsumsi dibandingkan membangun kapasitas produksi.

Struktur investasi nasional juga timpang. Realisasi investasi meningkat, tetapi didominasi sektor padat modal seperti pertambangan, industri logam dasar, energi, dan infrastruktur besar. Rasio investasi per tenaga kerja yang tinggi menjelaskan mengapa kenaikan investasi tidak berbanding lurus dengan penciptaan pekerjaan berkualitas dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Pertumbuhan tercapai, tetapi elastisitas sosialnya rendah.

Di titik inilah isu deindustrialisasi dini menjadi krusial. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia telah menurun dari sekitar 29% pada awal 2000-an menjadi sekitar 18%-19% dalam beberapa tahun terakhir, sementara penyerapan tenaga kerja manufaktur cenderung stagnan.

Fenomena ini terjadi ketika basis industrialisasi belum matang terbentuk, padahal industrialisasi yang kuat merupakan prasyarat landasan struktur ekonomi yang kokoh. Tanpa industri manufaktur yang kuat sebagai mesin produktivitas, ekonomi cenderung kehilangan jalur utama untuk keluar dari middle income trap.

Pengalaman negara-negara yang berhasil naik kelas-seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok-menunjukkan bahwa industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan merupakan tulang punggung transformasi struktural dan pertumbuhan produktivitas jangka panjang.

Deindustrialisasi dini ini bukan semata akibat globalisasi atau kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan kegagalan desain kebijakan domestik. Biaya logistik yang tinggi, ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen antara, keterbatasan energi industri di luar Jawa, serta fragmentasi kebijakan pusat-daerah melemahkan daya saing manufaktur.

Di sisi lain, investasi terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan padat modal, sementara industri pengolahan menengah-yang secara historis menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan mesin learning-by-doing-tidak berkembang optimal. Akibatnya, struktur ekonomi bergerak dari pertanian ke jasa berproduktivitas rendah, melewati fase industrialisasi yang matang.

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam sejauh ini belum sepenuhnya menjawab persoalan tersebut. Hilirisasi memang meningkatkan nilai ekspor dan menarik investasi, tetapi sebagian besar masih berada pada segmen hulu dan bersifat capital-intensive.

Tanpa strategi eksplisit membangun industri manufaktur menengah dan hilir berbasis teknologi, desain, dan jaringan pemasok domestik, hilirisasi berisiko memperkuat dualisme ekonomi: sektor modern sempit berdampingan dengan sektor informal luas berproduktivitas rendah.

Upaya memperkuat basis ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih patut dicatat sebagai langkah penting. Koperasi berpotensi menjadi simpul agregasi produksi dan pembiayaan. Namun tanpa reposisi sebagai off-taker berbasis kontrak dan pembiayaan produksi, koperasi berisiko kembali administratif dan kehilangan daya ungkit.

Peran negara dalam pembiayaan strategis semakin menguat melalui Danantara Indonesia. Instrumen ini memperluas kemampuan negara mengarahkan investasi jangka panjang. Efektivitasnya akan ditentukan oleh orientasi portofolio: terkonsentrasi pada sektor padat modal, atau diarahkan ke pangan, industri pengolahan menengah, dan ekonomi hijau sebagai basis penciptaan kerja.

Penguatan peran negara juga terlihat dalam kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan. Dari sisi stabilitas kebijakan ini relevan. Namun tanpa conditionality, likuiditas cenderung mengalir ke sektor aman dan jangka pendek. Agar transformatif, penempatan dana perlu diikat dengan target kredit produktif.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan mendekati 6% dengan sektor swasta sebagai motor utama, sementara negara menjaga stabilitas. Pada era Joko Widodo, peran negara menguat melalui infrastruktur, hilirisasi, dan intervensi fiskal; fondasi ekonomi menguat, tetapi pertumbuhan bertahan di kisaran 5%. Perbandingan lintas era ini memberi pelajaran penting bahwa swasta unggul dalam akselerasi, negara unggul dalam stabilisasi.

Target pertumbuhan 8 persen tidak mungkin dicapai dengan satu mesin. Ia mensyaratkan orkestrasi: negara menyerap risiko awal dan menciptakan kepastian, sementara sektor swasta memimpin ekspansi produktif, inovasi, dan penciptaan kerja. Instrumen kebijakan sudah tersedia-APBN, Danantara Indonesia, dan likuiditas perbankan-yang dibutuhkan adalah desain yang menyatukan semuanya dalam strategi industrialisasi baru.

Proyeksi World Bank dan IMF yang menempatkan pertumbuhan Indonesia 2026 di kisaran 4,9-5,0% mengindikasikan bahwa stabilitas tercapai, tetapi akselerasi belum. Tantangan 2026 bukan mengurangi peran negara, melainkan mengubah orientasinya-dari defensif menuju transformasi-melalui kolaborasi pemerintah dan swasta untuk membangun kembali basis industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Namun tantangan ke depan tidak lagi berhenti pada menjaga stabilitas, melainkan bagaimana mengubahnya menjadi pijakan lompatan menuju target pertumbuhan ekonomi 8%.

Tanpa upaya serius membangun kembali basis industrialisasi dan produktivitas, ekonomi Indonesia berisiko kehilangan kemampuan bertransformasi menjadi negara maju. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah dan sektor swasta bergerak dalam satu arah pembangunan yang sama, dengan pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap menyongsong Indonesia Emas 2045.