jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai dinamika politik nasional saat ini menunjukkan adanya kegelisahan publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Menurutnya, sikap dari partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
BACA JUGA: Hasto: Demokrasi Sehat Butuh Penyeimbang, Bukan Oposisi Formal
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas),” kata Hasto di Surabaya Sabtu (17/1).
Dia menjelaskan sikap itu berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.
BACA JUGA: Berkunjung ke Surabaya, Hasto Bahas Kuliner Lokal dan Berpikir Kritis ala Bung Karno
Hasto menyebut kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya kontrol publik.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ujarnya.
BACA JUGA: PDIP Instruksikan Tunda Retret Seusai Hasto Ditahan KPK, Begini Kabar Eri Cahyadi
Selain itu, wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang berpotensi menimbulkan jarak antara harapan rakyat dan praktik politik.
“Kalau itu dipaksakan, akan ada gap antara harapan rakyat untuk memilih langsung dengan wacana dipilih oleh DPRD. Ini wacana-wacana yang saling menggugat,” katanya.
Dia menegaskan posisi PDI Perjuangan tetap berpegang pada prinsip vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.
Dalam konteks sistem ketatanegaraan, Hasto mengingatkan Indonesia menganut sistem presidensial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan sistem tersebut, kewenangan legislatif berada di tingkat pusat melalui DPR RI bersama pemerintah dalam pembentukan undang-undang.
Hasto menjelaskan apabila gubernur ditempatkan semata sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan dipilih oleh DPRD maka akan muncul konsekuensi serius.
“Gubernur hanya menjalankan fungsi koordinatif. Implikasinya anggaran gubernur bukan lagi anggaran pembangunan, tetapi anggaran koordinasi. Pembangunan penuh ada di kabupaten dan kota,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut akan mengurangi kewenangan gubernur karena perannya terbatas sebagai perpanjangan pemerintah pusat.
Namun, PDI Perjuangan memandang gubernur tidak hanya menjalankan fungsi koordinatif, tetapi juga bertanggung jawab atas visi, misi, dan arah pembangunan provinsi.
“Gubernur mengoordinasikan kabupaten dan kota dalam satu kesemestaan wilayah provinsi. Itu bagian dari tanggung jawab politiknya,” ucap Hasto.
Dia menambahkan baik gubernur, bupati, maupun wali kota yang dipilih secara langsung membawa pesan penting bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Pemilihan langsung mengandung pesan rakyat berdaulat, masa jabatan yang pasti, serta tanggung jawab sosial untuk memenuhi visi dan misi yang dijanjikan saat kampanye,” tuturnya. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
