Tiongkok Peringatkan Dampak Perjanjian Pertahanan Filipina dan Jepang

Beijing: Pemerintah Tiongkok meminta agar perjanjian kemitraan pertahanan yang baru ditandatangani antara Filipina dan Jepang tidak merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dikutip dari Antara, Sabtu, 17 Januari 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun mengatakan bahwa Beijing secara konsisten menolak kerja sama antarnegara yang menargetkan atau merugikan pihak ketiga.

“Tiongkok selalu berpendapat bahwa kerja sama antarnegara tidak boleh menargetkan atau merugikan pihak ketiga, serta tidak boleh mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing.

Kamis lalu, Filipina dan Jepang menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama keamanan, termasuk Perjanjian Akuisisi dan Layanan Lintas Batas (ACSA). Perjanjian tersebut memungkinkan dukungan logistik timbal balik antara angkatan bersenjata kedua negara.

Guo menilai kesepakatan tersebut perlu disikapi secara hati-hati, dengan mengingat sejarah militer Jepang di kawasan Asia selama Perang Dunia II yang, menurutnya, telah menimbulkan penderitaan besar, termasuk di Filipina dan Tiongkok.

Ia juga menuding Jepang belum menunjukkan refleksi diri yang memadai atas masa lalunya dan justru terus memperluas pembangunan militernya dengan dalih keamanan, yang dinilai berpotensi mendorong remiliterisasi kawasan.

“Semua negara yang mencintai perdamaian harus menentang kebangkitan militerisme dan menjaga stabilitas kawasan,” ujar Guo.

Tiongkok menegaskan akan terus memantau perkembangan kerja sama pertahanan tersebut dan menyerukan agar negara-negara terkait bertindak secara bertanggung jawab demi menjaga keamanan regional.

Baca juga:  Tiongkok Awali 2026 dengan Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Langka ke Jepang