Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi global, dengan sektor kepabeanan dan cukai memainkan peran strategis baik dari sisi penerimaan negara maupun pengawasan.
Kontribusi signifikan juga datang dari sektor kepabeanan dan cukai. Hingga November 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% dari Outlook (Lapsem), tumbuh 4,5% secara tahunan.
Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai.
“Bea masuk terealisasi Rp44,9 triliun atau 84,9% dari target APBN, meskipun terkontraksi 5,8% (yoy) akibat penurunan bea masuk komoditas pangan dan utilisasi fasilitas free trade agreement (FTA),” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Sebaliknya, bea keluar menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi Rp26,3 triliun atau 589,0% dari target APBN, tumbuh 52,2% (yoy).
Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN, tumbuh 2,8% (yoy), di tengah penurunan produksi hasil tembakau menjadi 285 miliar batang.
Hingga November 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% dari Outlook (Lapsem), tumbuh 4,5% secara tahunan. Dok: Eranasional/HO Bea Cukai“Kenaikan harga CPO, peningkatan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga menjadi faktor utama pendorong kinerja bea keluar,” jelas Budi.
Kemudian, dikatakan dia, dari sektor pengawasan, hingga November 2025, Bea Cukai telah melakukan 17.641 penindakan rokok ilegal dan 1.730 penindakan narkotika.
Hasil penindakan terhadap rokok ilegal mencapai sekitar 1 miliar batang atau meningkat 34,9% secara tahunan, yang didominasi jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Sementara itu, penindakan narkotika mampu menindak barang bukti seberat 18,3 ton atau melonjak 157,4% (yoy), dengan dominasi ganja dan sabu.
“Pengawasan merupakan bagian dari komitmen melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal. Seluruh capaian ini mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Budi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja APBN, khususnya di sektor kepabeanan dan cukai.
“Kepatuhan pengguna jasa, dukungan dunia usaha, serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan APBN. Sinergi inilah yang membuat APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Budi.
Sebelumnya pemerintah memastikan APBN hadir dan bekerja nyata melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, serta melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2025 yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa prospek ekonomi global tahun 2025 masih relatif resilien, meskipun terdapat dinamika tensi dagang global. Selain itu, kebijakan pelonggaran moneter global turut memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia.
Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN hingga 30 November 2025 menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari Outlook (Lapsem), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari Outlook.
