Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 menjadi periode penyesuaian bagi industri perbankan nasional.
Pertumbuhan kredit tetap terjaga secara tahunan, tetapi bergerak melambat seiring meningkatnya kehati-hatian bank, perlambatan kredit modal kerja, serta ketimpangan penyaluran pembiayaan antarsegmen debitur.
Di sisi lain, likuiditas perbankan relatif terjaga berkat kombinasi strategi bank dan rangkaian kebijakan otoritas moneter dan fiskal.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan sepanjang Januari hingga November 2025 bergerak fluktuatif secara bulanan, tetapi membentuk tren perlambatan secara tahunan (year on year/YoY).
Pola tersebut mencerminkan dinamika permintaan kredit, transmisi kebijakan, serta upaya perbankan menjaga kualitas aset di tengah ketidakpastian ekonomi.
Awal Tahun: Kredit Double Digit, Likuiditas Masih LonggarPada Januari 2025, OJK mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 10,27% YoY menjadi Rp7.782 triliun, sedikit melambat dibandingkan Desember 2024. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 5,51% YoY menjadi Rp8.879,2 triliun, dengan giro menjadi kontributor utama pertumbuhan.
Baca Juga
- Pengusaha Lapor Purbaya, Masih Sulit Dapat Kredit Meski Himbara Dititipi Kas Rp276 Triliun
- Biang Keladi di Balik Seretnya Penyaluran Kredit Bank
- Bank Masih Enggan Turunkan Bunga Kredit, Ini Penyebabnya
Kualitas kredit relatif terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,18% dan NPL net 0,75%. Namun, rasio loan at risk (LAR) naik menjadi 9,72%, mengindikasikan meningkatnya eksposur risiko yang membuat bank cenderung lebih selektif.
Momentum berlanjut pada Februari 2025 dengan pertumbuhan kredit kembali menembus double digit sebesar 10,30% YoY menjadi Rp7.825 triliun. Kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 14,62%, disusul kredit konsumsi 10,31%. Sebaliknya, kredit modal kerja hanya tumbuh 7,66%. Dari sisi debitur, kredit korporasi melonjak 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh terbatas sebesar 2,51%.
Kuartal I–II: Kredit Melambat, Investasi DominanMemasuki Maret 2025, laju pertumbuhan kredit melambat menjadi 9,16% YoY. Tren perlambatan berlanjut pada April dan Mei 2025, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,88% dan 8,43% YoY. Sepanjang periode ini, kredit investasi konsisten menjadi motor utama dengan pertumbuhan dua digit, sementara kredit modal kerja tertahan di kisaran 4%–5%.
Pada Juni 2025, OJK mencatat pertumbuhan kredit melambat ke level 7,77% YoY. Kredit investasi tumbuh 12,53%, kredit konsumsi 8,49%, dan kredit modal kerja hanya 4,45%. Dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh lebih dari 10%, sedangkan kredit UMKM masih tertahan di kisaran 2%.
Perlambatan ini mencerminkan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit produktif jangka pendek, seiring fokus menjaga kualitas aset dan likuiditas.
Kuartal III–IV: Kredit Selektif, Likuiditas Jadi FokusPada Juli 2025, pertumbuhan kredit melambat ke 7,03% YoY, jauh di bawah capaian Juli 2024 yang mencapai 12,40%. Meski demikian, pada Agustus dan September 2025, pertumbuhan kredit sempat menguat ke level 7,56% dan 7,70% YoY.
Likuiditas perbankan pada periode ini relatif ample. OJK mencatat Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 202,62% dan Loan to Deposit Ratio (LDR) di kisaran 86%, jauh di atas ketentuan minimum. Namun, kredit UMKM semakin tertinggal dengan pertumbuhan mendekati nol pada September 2025.
Memasuki Oktober 2025, pertumbuhan kredit kembali melambat ke 7,36% YoY. Kredit modal kerja tumbuh sangat terbatas sebesar 2,39%, sementara kredit konsumsi melandai menjadi 7,03%. Kredit investasi tetap mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,72%.
Pada November 2025, BI melaporkan pertumbuhan kredit naik tipis menjadi 7,74% YoY. Namun, tingginya undisbursed loan yang mencapai Rp2.509,4 triliun mencerminkan masih tertahannya realisasi kredit meskipun plafon pembiayaan telah tersedia.
Kebijakan Penopang Kredit dan Likuiditas sepanjang 2025Di tengah tren perlambatan pertumbuhan kredit sepanjang 2025, otoritas moneter dan fiskal mengandalkan bauran kebijakan untuk memastikan ruang likuiditas tetap tersedia dan transmisi kebijakan ke sektor riil tetap berjalan.
Saat itu, ketika akan memasuki 2025, Bank Indonesia terus menguatkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan kredit pada 2025 melalui berbagai kebijakan.
Bank Indonesia ketika itu memperkirakan kredit nasional akan mencapai pertumbuhan mencapai 11% sampai 13% pada 2025. Walau demikian hingga November 2025, kredit perbankan masih menunjukkan pertumbuhan stagnan.
Bisnis mencatat, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah peningkatan insentif likuiditas makroprudensial. Menelisik ke belakang tepatnya pada 2024, Perry menyebutkan, insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas pencetak lapangan kerja. Selain itu, jumlah insentif juga akan dinaikkan dari Rp259 triliun menjadi Rp283 triliun mulai Januari 2025.
“Dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar,” kata Perry saat itu.
Selain itu, BI juga akan mempertahankan pelonggaran rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) dan kebijakan uang muka 0% untuk kredit properti dan otomotif.
“Rasio penyangga likuiditas Makroprudensial [PLM] tetap longgar dan pula kebijakan uang muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif,” sebut Perry.
Bank Indonesia juga menegaskan perlunya penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga sistem keuangan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Selain kebijakan kredit, Perry juga menyoroti percepatan digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025–2030 yang telah diluncurkan pada 1 Agustus 2024.
Inovasi tersebut meliputi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST, modernisasi BI-RTGS, dan pengembangan pusat data transaksi pembayaran. Perry menambahkan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST akan dikembangkan dan akan terkoneksi dengan fast payment industri, modernisasi BI-RTGS yang multi currency dan standar internasional.
Bank Indonesia juga mengoptimalkan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai instrumen utama untuk menopang likuiditas perbankan. Melalui KLM, bank memperoleh insentif likuiditas yang dikaitkan dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Selain itu, Bank Indonesia telah menurunkan kebijakan suku bunga acuannya di level 4,75% sepanjang 2025.
Dari sisi fiskal, peran pemerintah terlihat melalui pemanfaatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sepanjang 2025, pemerintah menyalurkan dana SAL sebesar sekitar Rp200 triliun secara bertahap ke sistem perbankan.
Penempatan dana tersebut berfungsi sebagai bantalan likuiditas, terutama pada periode ketika tekanan likuiditas mulai meningkat akibat perlambatan pertumbuhan DPK dan tingginya kebutuhan pembiayaan menjelang akhir tahun.
Dukungan kebijakan juga tercermin dari keberlanjutan kredit program. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus 2025 mencapai Rp180,01 triliun kepada 3,07 juta debitur.
Meski pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan masih terbatas, keberadaan KUR menjadi instrumen penting dalam menjaga aliran pembiayaan ke segmen usaha kecil dan menengah di tengah sikap selektif perbankan.
Rangkaian kebijakan tersebut mencerminkan upaya otoritas menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan kredit dan stabilitas likuiditas.
Sepanjang 2025, ruang likuiditas relatif tersedia, namun realisasi kredit tetap berjalan selektif seiring fokus perbankan menjaga kualitas aset dan merespons dinamika permintaan pembiayaan.
