Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai rencana Menteri Keuangan Purbaya yang memanfaatkan dana sitaan Kejaksaan Agung sebesar Rp6,6 triliun serta pengembalian anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap senilai Rp10 triliun sebagai upaya tepat untuk menahan pelebaran defisit APBN 2025. Kebijakan tersebut diambil menyusul realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target penuh.
Fauzi menjelaskan, penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya mencapai sekitar 97–98 persen dari target, atau terdapat kekurangan sekitar 2 persen dari proyeksi awal. Kondisi ini mendorong pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif agar defisit anggaran tetap terkendali.
“Pendapatan kita khususnya pajak tidak memenuhi ekspektasi, (hanya mencapai) sekitar 97 atau 98 persen. Jadi, (kurangnya) 2 persen, 2 persen itu berapa triliun gitu. Kalau (pemasukan dari) PNBP dan bea cukai terpenuhi, bisalah target penerimaan pajak bisa dicapai. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Purbaya dengan Rp10 triliun dan Rp6,6 triliun itu, menurut saya itu sudah benar supaya defisit tidak terjadi pelebaran lagi, untuk menutupi kekurangan pajak kita,” jelas Fauzi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Pengembalian Dana ke APBN Lebih dari Rp10 Triliun, Jadi Penopang Defisit
Menurutnya, tekanan terhadap penerimaan negara juga dipengaruhi oleh potensi koreksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025. Target pertumbuhan sebesar 5,4–5,6 persen berpeluang turun akibat bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Fauzi menyebut, ketiga provinsi tersebut menyumbang sekitar 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Gangguan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut berimbas langsung pada kinerja penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
“Oleh karena itu, penyerahan uang dari Kejagung berdampak untuk menutupi pengurangan defisit atau kekurangan perpajakan kita yang tidak mencapai 100 persen,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Meski demikian, Komisi XI DPR tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional pada 2026. Fauzi menilai, di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya, sejumlah reformasi struktural telah disiapkan untuk memperbaiki basis penerimaan negara.
Baca Juga: Purbaya Optimis Ekonomi RI 2025 Tumbuh 5,2% Meski Terdampak Bencana Sumatra
Salah satu langkah utama adalah reformasi sistem perpajakan melalui implementasi coretax yang mulai berjalan pada 15 Desember 2025, setelah proses pengalihan dari Kementerian Keuangan kepada pihak ketiga.
“Perbaikan sistem perpajakan kita dari coretax. Ini total wajib pajak, itu kan (jumlahnya) 40 juta (orang), (tetapi) yang bisa masuk coretax itu (baru) cuma 3,5 juta orang (yang bisa masuk aplikasi coretax). Artinya tidak sampai 10 persen dari potensi wajib pajak 80 juta orang itu. Ini jadi target utama kita 2026, bagaimana mensinkronkan coretax dengan wajib pajak, lebih disederhanakan,” ujarnya.
Selain perpajakan, Fauzi menyebut peningkatan penerimaan negara juga akan didorong melalui optimalisasi bea masuk dan bea keluar, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pemaksimalan komoditas strategis seperti emas dan batu bara.
Ia berharap, penguatan penerimaan tersebut mampu menopang belanja negara berskala besar yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, ketahanan sekolah rakyat, serta pengembangan koperasi merah putih pada 2026.
“Ya saya tetap optimis, apalagi kuartal pertama tahun 2026, target pertumbuhan (mencapai) 6 persen, saya masih optimis,” kata Fauzi.
