Jalan Panjang Membangun Kampung Haji, dari Diplomasi hingga Strategi Investasi

Mimpi membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk memberikan pelayanan layak dan terjangkau bagi jemaah haji terus diupayakan. Tak hanya lewat berbagai pembicaraan di dalam negeri, lobi diplomatik juga digencarkan. Namun, untuk mewujudkan proyek itu, diperlukan perencanaan matang dan komprehensif, termasuk mempertimbangkan urusan pembangunan ekosistem ekonomi yang bisa berkontribusi menurunkan ongkos haji ke depan.

Perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi kembali dibicarakan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, untuk menggelar rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (27/12/2025). Dalam rapat itu, Rosan diminta untuk melaporkan lokasi, luas kawasan, dan pelaksanaan pembangunan di area yang bakal dimiliki Indonesia di sekitar Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Desember 2025, Rosan juga melaporkan bahwa Danantara telah membeli secara bersyarat sebuah hotel dan lahan seluas 5 hektar di kawasan Thahir, sekitar 2 kilometer dari Masjidil Haram. Pembelian masih berstatus bersyarat karena regulasi Arab Saudi mengatur bahwa pengurusan kepemilikan aset milik negara lain baru bisa dilakukan pada Januari 2026. Oleh karena itu, Danantara masih perlu menunggu untuk melegalkan kepemilikan hotel dan lahan tersebut.

Tak hanya di Thahir, Indonesia juga akan membeli lahan di kawasan Western Hindawiyah. Kawasan itu berjarak 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Untuk mendapatkan lahan itu, kini Indonesia tengah mengikuti proses lelang yang diikuti setidaknya 90 peserta lain.

Rosan optimistis Indonesia bisa memenangi lelang karena dari sekitar 90 peserta kini Indonesia berada di peringkat kedua. Penilaian lelang tidak hanya dari tingginya harga yang ditawarkan, tetapi juga dari rancangan pembangunan serta ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Tak hanya itu, menurut dia, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki hubungan diplomatik yang baik berkat kedekatan antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Keduanya pernah bertemu di Arab Saudi, Juli 2025, untuk membahas Kampung Haji Indonesia. Topik yang sama kembali dibicarakan ketika keduanya berbincang melalui sambungan telepon pada 8 Desember 2025.

Selain pembahasan antarpemimpin negara, Rosan juga telah berkomunikasi secara intensif dengan sejumlah pihak di Arab Saudi. Bahkan, ia sudah empat kali bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025), mengungkapkan, saat bertemu Rosan di Kertanegara, Presiden menegaskan kembali visi pembangunan Kampung Haji. Visi dimaksud adalah mempermudah jemaah haji Indonesia memperoleh tempat dan fasilitas penginapan yang nyaman. Tak hanya itu, penginapan juga harus dekat dengan Masjidil Haram.

”Presiden Prabowo menginginkan seluruh jemaah haji Indonesia memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan ibadah haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram,” kata Teddy.

Gagasan membangun Kampung Haji Indonesia disampaikan Presiden dan mulai direalisasikan pada Agustus 2025. Pemerintah berencana membangun kawasan terpadu yang menghadirkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta fasilitas kesehatan untuk para anggota jemaah. Fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas mengingat pada musim haji 2025, terdapat 447 anggota jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi.

Keberadaan Kampung Haji juga diharapkan bisa memangkas biaya haji secara signifikan. Sebab, selama ini jemaah tersebar di beberapa tempat yang terpisah dan jauh dari Masjidil Haram.

Dihubungi terpisah, Minggu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dalam pembangunan Kampung Haji Indonesia, pihaknya berperan sebagai pengguna. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah menjadi pihak yang akan menjadi rekan diskusi Danantara mengenai berbagai hal terkait dengan pelayanan dan kebutuhan jemaah haji.

Tak sebatas itu, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kementerian Haji dan Umrah juga akan merancang pembangunan ekosistem ekonomi di Kampung Haji Indonesia. ”Presiden menghendaki kita bisa mengakumulasi potensi ekonomi haji, mengurangi cash outflow dalam perhajian,” ujar Dahnil.

Dahnil tak menjelaskan ihwal rancangan pembangunan ekosistem ekonomi haji yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa jumlah anggota jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang setiap tahun. Belum lagi ditambah dengan jemaah umrah yang rata-rata mencapai 2,6 juta orang per tahun.

”Nilai perputaran uang (dari keberadaan jemaah itu) lebih dari Rp 40 triliun per tahun, (sehingga) pendekatan pengembangan ekosistem ekonomi haji harus bermanfaat bagi Indonesia,” katanya.

Menurut dia, keberadaan Kampung Haji juga akan mengurangi ongkos haji setidaknya dari pengurangan biaya akomodasi. Sebab, hotel yang akan ditempati jemaah haji Indonesia merupakan hotel milik negara.

”Tentu, upaya pengurangan biaya akomodasi bisa kita lakukan. Minimal dipastikan cash outflow berkurang karena biaya akomodasi masuk ke fasilitas kita sendiri. Istilahnya, keluar kantong kiri, masuk kantong kanan,” ujar Dahnil.

Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden meminta Danantara untuk terlebih dulu membeli hotel yang bisa langsung digunakan meski daya tampungnya terbatas. Sebab, pembangunan dari awal membutuhkan waktu.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, fraksinya mendukung agar pembangunan Kampung Haji Indonesia segera terwujud karena dibutuhkan jemaah haji Indonesia. Akan tetapi, pembangunan hendaknya dirancang secara matang dan komprehensif, termasuk mempertimbangkan aspek pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Hal tersebut antara lain dengan mengubah konsep dasar Kampung Haji menjadi Kampung Haji dan Umrah. Menurut dia, sebaiknya kampung yang akan dibangun tidak hanya eksklusif untuk memfasilitasi jemaah haji, tetapi juga jemaah umrah. Sebab, jumlah jemaah umrah Indonesia sepanjang tahun bisa 10 kali lipat dari jemaah haji yang hanya datang di musim haji.

”Kalau haji, kan, hanya dipakai tiga bulan, setelah itu biaya perawatannya akan berat. Tetapi, kalau dipakai untuk jemaah umrah juga, pemanfaatan semua hotel, sarana dan prasarana, bisa sepanjang tahun,” tuturnya.

Hidayat mengingatkan, lokasi Kampung Haji harus benar-benar dekat dengan Masjidil Haram. Sebab, selama ini persoalan utama yang dialami jemaah Indonesia adalah tersesat dalam perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Kalaupun lokasi hotel dan lahan yang dibeli tidak terlalu dekat, pemerintah perlu mengadakan sistem layanan transportasi secara khusus.

Kampung Haji juga perlu menyediakan rumah sakit karena selama ini jemaah Indonesia yang sakit di Tanah Suci kerap kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena jarak yang jauh dan kendala berbahasa. Akibatnya, banyak anggota jemaah yang jatuh sakit hingga meninggal setiap tahun. Selain itu, Kampung Haji semestinya juga memiliki pusat pelayanan terpadu yang menyediakan seluruh kebutuhan jemaah, tidak terkecuali makanan Indonesia.

Untuk mewujudkan mimpi membangun Kampung Haji Indonesia, lanjutnya, Indonesia kini menghadapi tantangan untuk memenangi proses lelang kepemilikan tanah. Sebab, tidak hanya Indonesia, banyak negara di dunia juga berburu untuk bisa memiliki tanah di sekitar Masjidil Haram.

”Oleh karena itu, Danantara harus memiliki strategi jitu untuk memenangi tender,” katanya.

Ia pun mengingatkan agar Danantara membuat rancangan komprehensif mengenai pembangunan Kampung Haji Indonesia. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi tidak hanya melihat penawaran harga dalam menilai negara yang berniat membeli tanah di sana, tetapi juga bagaimana rancangan pelayanan yang diimplementasikan di tanah suci umat Islam itu.