Kaleidoskop 2025, Jejak Kunjungan Presiden Prabowo Sepanjang 2025

Sepanjang 2025, Presiden Prabowo Subianto menjalani rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. Dari kawasan pertanian hingga pusat industri, dari ruang pendidikan hingga wilayah terdampak bencana, kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan agenda pemerintahan di luar Jakarta.

Dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden tercatat menghabiskan 33 hari di luar Jakarta dengan menjalani 41 agenda kunjungan di 40 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi. Wilayah yang disambangi mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Kalimantan. Data tersebut dihimpun dari pemberitaan Kompas dan keterangan resmi Kepresidenan hingga pertengahan Desember 2025.

Sebaran lokasi kunjungan cenderung tidak merata. Jawa Barat menjadi provinsi yang paling sering dikunjungi dengan 11 agenda, disusul Jawa Tengah (5 agenda), Aceh (5 agenda), Sumatera Barat (4 agenda), dan Banten (4 agenda). Selebihnya tersebar di Jawa Timur (3 agenda), Bali (2 agenda), Sumatera Utara (2 agenda), serta masing-masing 1 agenda di Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Secara tematik, agenda kunjungan Presiden sepanjang 2025 dapat dikelompokkan ke dalam enam poros utama, yakni industrialisasi, ketahanan pangan, modernisasi pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, konsolidasi sosial-politik, serta penanganan bencana.

Di sektor industri dan infrastruktur, Presiden menghadiri peresmian dan peninjauan proyek hilirisasi di sejumlah daerah, antara lain Gresik, Karawang, Batang, dan Cilegon.

Agenda tersebut mencakup pemurnian logam mulia, pengembangan kawasan industri, hingga proyek baterai kendaraan listrik. Sementara sektor pangan menjadi fokus dalam kunjungan ke Majalengka, Bengkayang, dan Ogan Ilir melalui kegiatan panen raya, pelepasan ekspor komoditas pertanian, serta tanam padi serentak nasional.

Selain itu, agenda pendidikan dan kesehatan juga mewarnai perjalanan Presiden. Sepanjang tahun, Presiden menghadiri peluncuran digitalisasi pembelajaran di Kota Bekasi, peresmian kampus Universitas Pertahanan di Kabupaten Bogor, konvensi sains di Kota Bandung, serta peresmian fasilitas kesehatan di Denpasar dan Surakarta.

Di bidang ekonomi rakyat, perhatian diwujudkan melalui peluncuran kelembagaan koperasi desa/kelurahan di Klaten serta perumahan bersubsidi di Kabupaten Bogor.

Menjelang akhir tahun, agenda Presiden difokuskan pada peninjauan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Presiden meninjau pengungsi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden bahkan tercatat mengunjungi sejumlah lokasi itu hingga empat kali sejak bencana melanda tanah Sumatera akhir November 2025.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi pertengahan Desember lalu, menilai aktivitas Presiden di daerah merupakan cara menghadirkan negara secara langsung di tengah masyarakat. Hal ini terutama ketika masih terdapat berbagai keluhan dan persoalan di daerah yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks itu, kehadiran Presiden berfungsi sebagai jaring aspirasi untuk mempercepat penanganan melalui instruksi atau intervensi langsung dari pemerintah pusat.

Wasisto menambahkan, kunjungan Presiden ke sejumlah wilayah juga berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan. Kehadiran kepala negara di daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak terpusat hanya di wilayah tertentu. Idealnya, seluruh daerah di Indonesia dapat merasakan hasil pembangunan yang setara, baik dari sisi akses maupun kualitas.

Meski demikian, ia mengingatkan, aktivitas Presiden di sejumlah daerah semestinya tidak berhenti pada seremoni peresmian semata, tetapi juga diikuti dengan kerja-kerja koordinasi yang lebih substantif.

Dalam konteks itu, pemanfaatan istana-istana kepresidenan di sejumlah daerah dapat diperkuat. Dengan delapan istana kepresidenan yang tersebar di Jawa dan luar Jawa, fasilitas tersebut berpotensi difungsikan sebagai pusat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ketika Presiden menjalankan aktivitas di wilayah-wilayah tersebut.