Buruh Demo Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Pramono: Kami Akan Jaga Kondusivitas dan Keamanan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan mengenai serikat buruh yang berencana demo menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berupaya memastikan demo buruh berlangsung aman dan tertib.

"Saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang didemo di Jakarta. Ya kami tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali," ucap Pramono di area Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).

Baca juga: Gelombang Protes UMP Jakarta 2026 dari Jalanan hingga Istana

Ia mengklaim bahwa Jakarta merupakan salah satu daerah dengan kenaikan UMP yang cukup tinggi.

"Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan Alpha-nya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini Upah Minimum di Jakarta Rp 5,7 juta lebih," jelasnya.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Pramono Anung, Demo buruh, Demo buruh di Jakarta, UMP Jakarta 2026&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOS8xMDM2MTQ2MS9idXJ1aC1kZW1vLXRvbGFrLXVtcC1ycC01Ny1qdXRhLXByYW1vbm8ta2FtaS1ha2FuLWphZ2Eta29uZHVzaXZpdGFzLWRhbg==&q=Buruh Demo Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Pramono: Kami Akan Jaga Kondusivitas dan Keamanan Jakarta§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan sejumlah insentif bagi pekerja yang memiliki KTP Jakarta.

"Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari PAM Jaya juga kami subsidi," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan buruh akan melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025) dan Selasa (30/12/2025).

Said menyebut para buruh akan membawa isu utama berupa menolak nilai kenaikan UMP DKI 2026, dan juga menolak UMSK se-Jawa Barat yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Baca juga: Buruh Akan Demo Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Rano Karno: Tidak Puas Itu Wajar

Menurut Said, penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan, yang mana salah satunya adalah tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Hal ini tecermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta per bulan, sedangkan upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,95 juta per bulan.

“Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?” ujar Said kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2025).

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

“Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal,” sambungnya.

Menurut Said, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang. Said pun menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang