BNPB Tidak akan Persulit Penyaluran DTH Rp13,1 Miliar untuk 7.308 KK Terdampak Bencana Sumatera

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menjelaskan mekanisme penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana Sumatera, dalam konpers pada Sabtu (27/12/2025). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Pusat Data Informasi Dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari memastikan penyaluran dana tunggu hunian sebesar Rp13,1 miliar untuk 7.308 kepala keluarga terdampak bencana Sumatera tidak akan dipersulit.

Keterangan itu disampaikan oleh Abdul Muhari di Kantor BNPB sebagaimana laporan Jurnalis KompasTV Rinintha Niken, Minggu (28/12/2025).

“Ini proses yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ini tidak akan dipersulit. Kita sama-sama mengetahui kondisi-kondisi darurat yang ada sekarang,” ucap Abdul Muhari.

Abdul Muhari menuturkan, pemerintah bergerak cepat mengerahkan perangkat desa untuk memverifikasi penerima dana tunggu hunian (DTH) dengan mencocokan data kependudukan. Sementara itu, perbankan Himbara sebagai penyalur DTH akan terjun langsung ke lokasi pengungsian.

Baca Juga: Gubernur Babel Tanggapi Kasus Ijazah Palsu Wagub Hellyana: Itu Urusan Pribadi

Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kita akan optimalkan data kependudukan yang sudah tersimpan rapih di Dukcapil dan verifikasinya kita akan menggunakan petugas-petugas dari level administrasi yang terkecil, RT, RW, kampung, dusun, gampong, desa, dan kecamatan,” ujar Abdul Muhari.

“Bukan masyarakat yang harus datang ke bank tapi bank yang akan datang ke tiap dusun, kecamatan, desa, ke titik-titik pengungsian untuk benar memastikan warga yang terdaftar dalam SK Bupati yang sudah by name, by address ini bisa mendapatkan hak-haknya.”

Menurut Abdul Muhari, dari total rencana penyaluran DTH Rp13,1 miliar untuk ketiga Provinsi terdampak akan menerima besaran berbeda. Tiga Kabupaten-Kota di Aceh menerima sebesar Rp4.543.200, empat Kabupaten-Kota di Sumatera Utara Rp4.771. 800, dan Delapan Kabupaten-Kota di Sumatera Barat sebesar Rp3.839.400.

Baca Juga: Bawaslu Bangka Belitung Ungkap Hellyana Sempat Ingin Pakai Ijazah S1 saat Maju Pilkada Babel

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV